Liputanjatim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan berencana memprioritaskan 20 persen anggaran dana desa tahun 2025 untuk sektor pertanian. Hal ini disampaikan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, saat audiensi dengan Universitas Muhammadiyah Gresik di ruang kerjanya pada Senin (06/01/2025).
“Tekanannya pada penggunaan dana desa adalah untuk menciptakan kelas-kelas lapang, baik formal maupun nonformal, dengan target peningkatan kemampuan petani, seperti melalui Sekolah Pelatihan Lapang Terpadu (SPLT),” ungkap Bupati yang akrab disapa Pak Yes.
Pak Yes menegaskan pentingnya sekolah lapang sebagai langkah pendampingan bagi petani Lamongan. Menurutnya, mayoritas petani di wilayah tersebut masih menjalankan profesinya untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan sebagai wirausahawan.
“Kendala kita bukan hanya infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia. Petani kita sangat percaya pada pendamping atau penyuluh, namun jumlah dan kualitas SDM-nya semakin menurun,” jelasnya.
Dosen Universitas Muhammadiyah Gresik, Bachtiar Febrianto, menekankan pentingnya pengaktifan kembali Koperasi Unit Desa (KUD) tani untuk mendukung manajemen usaha pertanian.
“Kami mendorong transformasi petani dari pekerja pertanian menjadi pengusaha pertanian. Mindset petani perlu diubah agar hasil panen tidak hanya menguntungkan diri sendiri. Dengan menjual hasil panen ke KUD, petani tidak perlu khawatir harga jatuh saat panen, karena manajemen KUD akan membantu stabilisasi harga,” tutur Bachtiar.
Ia juga memperkenalkan tagline “Cerdas Bertani, Pintar Berbisnis” sebagai upaya menjadikan KUD sebagai lumbung pangan dari hulu hingga hilir, mendukung swasembada pangan daerah.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lamongan, Moch Wahyudi, menyebutkan bahwa sejak 2016 hingga saat ini terdapat 20 desa yang memiliki sekolah lapang atau program penyuluhan. Tahun ini, jumlah tersebut akan ditingkatkan.
“Bukan hanya pembelajaran yang kita berikan, tetapi pendampingan yang menjadi kebutuhan utama. Tanpa pendampingan, metode bertani tradisional akan kembali dilakukan dan usaha pengembangan tidak berkelanjutan,” ujar Wahyudi.
