Surabaya, Liputanjatim.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga tahun 2019 ini belum mengambil langkah kongkrit dan berkelanjutan (Sustainable Development) sebagai pihak yang berwenang dalam mengatasi masalah kemacetan yang terjadi di wilayah ring satu Jatim, yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan Pasuruan. Kebijakan populer yang diambil pemprov bersama pemda yaitu pelebaran jalan. Kebijakan tersebut nyatanya bukanlah sebuah solusi jangka panjang, karena pada titik tertentu kemacetan akan kembali terulang seiring dengan tingginya aktivitas masyarakat dan pertumbuhan jumlah kendaraan.
Anggota DPRD Jawa Timur Ach Amir Aslichin mengatakan kebijakan pelebaran jalan bukanlah solusi yang tepat untuk sebuah kota. Pelebaran secara tidak langsung juga merangsang seseorang untuk menggunakan kendaraan pribadi. “Pelebaran jalan hanya sebagai penunda kecamacetan yang lebih parah,” ungkap politisi dari dapil Jatim II Sidoarjo.
Ia kemudian mencontohkan bagaimana kegagalan kebijakan mengatasi kemacetan dengan cara pelebaran jalan. Jalan poros yang menghubungkan Sidoarjo-Surabaya kerap kali menjadi titik kemacetan di jam-jam sibuk, seperti jam berangkat kerja dan pulang kerja.
Dari itu, politisi PKB Jatim itu memberikan solusi agar pemprov untuk menyediakan transportasi umum dengan titik transit diberbagai pusat keramaian dan pusat aktivitas masyarakat bekerja. Titik transit yang terintegrasi atau terkoneksi satu sama lain dengan kenyamanannya akan menjadi daya tarik masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
“Bisa belajar pada kota-kota besar di negara maju, transportasi publik menjadi pilihan utama masyarakatnya karena kecepatan dan kenyamanannya. Hal itu karena transportasi publik terkoneksi satu dengan yang lain,” ujarnya.
Transportasi yang tersedia penghubung Sidoarjo-Surabaya misalnya, tidak terintegrasi dengan baik, seperti kereta komputer dan bus Damri yang dikelola oleh BUMN belum menjadi solusi. Karena itu, Pemprov Jatim perlu menggunakan konsep feeder line ataupun Transit Oriented Development (TOD) yang sudah diterapkan di negara-negara maju.[cr]
