Liputanjatim.com – Tingginya intensitas hujan mengakibatkan beberapa daerah di Jawa Timur mengalama banjir. Banjir pun melanda hingga masuk ke pemukiman hingga rumah warga.
Untuk daerah Madura sendiri keempat Kabupaten yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep tidak luput dari luapan banjir. Hal tersebut, dikatakan anggota Komisi D DPRD Jatim Masduki sebagai bencana langganan yang hingga saat ini masih belum terselesaikan dengan benar.
Menurutnya, salah satu yang penting dilakukan Pemerintah Jawa Timur untuk menangani masalah di musim penghujan ini, yaitu normalisasi sungai & ngecek keberadaan tanggul. Banjir yang sering terjadi ia beranggapan karena debit air yang masuk sudah tidak lagi dapat ditampung sungai yang ada apalagi bnyk sungai yg dangkal & bnyk tersumbat sampah. sehingga mengakibatkan air sungai meluap ke jalan-jalan dan rumah warga.
“Harus sering-sering normalisasi sungai, harus ada pengurukan agar sungai lebih dalam dan dapat menampung air yang cukup,” katanya, saat dikonfirmasi, Senin 2 Januari 2023.
Agar normalisasi sungai dapat berjalan maksimal, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jatim juga diharapan sering-sering melakukan koordinasi intens dengan daerah-daerah khususnya di wilayah langganan banjir. Demi normalisasi arus air dapat berjalan imbang dari domain Pemprov Jatim dan pemerintah daerah.
“Dikomunikasikan dulu dari pemprov ke daerah, baru langsung dilakukan penanganan sehingga berjalan maksimal. Dan air dapat berjalan sebagaimana mestinya,” kata politisi PKB ini.
Tidak hanya itu, untuk daerah dataran Jawa pun juga demikian, pihak PU SDA seintens mungkin melakukan komunikasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas dan Bengawan Solo, karena sungai-sungai yang ada di dataran Jatim rata-rata menjadi kewenangan pusat melalui BBWS Brantas/ BBWS bengawan solo
Lebih dari itu, lanjut Masduki, sumber daya manusia (SDM) bagi pekerja dilapangan harus juga ditingkatkan. Agar desain yang sudah dipatokkan untuk normalisasi sungai dikerjakan dengan matang sehingga menghasilkan spek yang diharapkan.
“Mungkin juga harus ada diklat atau pelatihan untuk para pekerja dilapangan. Agar hasilnya nanti maksimal, tidak terjadi lagi tanggul jebol atau semacamnya yang mengancam keselamatan warga,” ujarnya.
