Liputanjatim.com– Aroma perpecahan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai tercium setelah Ketua Umumnya, Romahurmuziy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama. Aroma itu tercium saat isu pengukuhan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa sebagai Ketum yang baru pada Mukernas PPP yang akan berlangsung Rabu (20/3/2019) besok.
Santernya isu tersebut, Ketua DPP PPP Rudiman angkat bicara. Ia mengatakan akan melakukan perlawan jika hal tersebut terjadi. karena proses penunjukkan Suharso sebagai Plt Ketum sudah melanggar AD/ARD. seharusnya, Plt Ketum PPP berdasarkan aturan menurut Rudiman adalah salah satu Waketuma, sementara Suharso bukan Waketum, melainkan Ketua Majelis Pertimbang PPP.
“Bunyi AD/ART itu adalah, begini: Jika ketua umum berhalangan, maka hanya dapat, hanya dapat itu huruf besar, hanya dapat diganti oleh salah satu wakil ketua umum. Karena ini kondisi dipaksakan, ini terjadi pelanggaran besar, jadi ini inkonstitusional. Jelas perintah AD/ART itu jelas sekali. Untuk, itu pelaksana tugas ketua umum itu harus diambil dari salah satu wakil ketua umum. Itu AD/ART PPP berbunyi seperti itu,” kata Rudiman kepada wartawan, Selasa (19/3/2019).
Rudiman juga menilai, agenda Mukernas yang akan disisipi pengukuhan Suharso jelas keliru dan siap melakukan protes bersama pengurus harian dan wilayah.
“Jadi besok itu Mukernas akan dibuka untuk mengukuhkan Suharso itu keliru alias melanggar. Melanggar AD/ART. Saya orang yang protes sampai kapan pun juga saya akan mengawal ini bahwa ini adalah pelanggaran besar. Saya bersama teman-teman, baik dari pengurus harian maupun dari pengurus wilayah akan mengawal ini dan memprotes dan mengingatkan bahwa ini pelanggaran besar. Jadi ini kan fatwa, fatwa itu tidak diatur oleh Anggaran Dasar,” kata Rudiman.
Fatwa yang dimaksud Rudiman ialah fatwa Majelis Syariah PPP dalam penunjukan Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketum. Ia berpendapat, jika ingin menyelamatkan PPP, maka harus mengedepankan AD/ART.
“Bawa ada kiai besar kita, Mbah Moen, memberikan fatwa, menurut saya ini namanya memberikan kekeliruan kepada Mbah Maimoen untuk kepentingan sesaat. Jelas sekali, jelas. Jika PPP ingin kita besarkan, ingin kita selamatkan, harus kita tegakkan AD/ART,” terangnya.
Ia sendiri mengakui bahwa dirinya siap mengemban amanah sebagai Plt ketum jika memang para Waketum PPP tidak bersedia. Dia siap mengawal proses Mukernas hingga terpilih ketum baru.
“Jadi kemarin itu di dalam rapat PH hari Sabtu itu, saya mengatakan apabila di antara para wakil ketua umum itu tidak bersedia untuk menjadi pelaksana tugas, maka saya siap sebagai ketua DPP dan sebagai kader, siap untuk mengambil alih itu dan mengantar sampai Muktamar luar biasa dan untuk mengambil keputusan mengangkat kembali ketua umum,” terangnya dia.
Alasan Rudiman siap untuk jadi ketum umum karena memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.
“Jadi artinya gini, syarat untuk menjadi ketua umum itu adalah menjadi pengurus baik di tingkat DPP DPW selama satu periode. Jadi siapa saja. Saya sendiri siap menjadi ketua umum,” katanya
