Liputanjatim.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin ke Provinsi Jawa Tengah pada Kamis (7/10/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Wapres KH Ma’ruf Amin memimpin rapat koordinasi upaya penuntasan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Banyumas, Brebes, Pemalang, Banjarnegara dan Kebumen. Lima Kabupaten ini masuk dalam 35 Pilot Project dalam program Nol Persen Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024.

Seusai rapat koordinasi itu, Wapres ditemani Mendes PDTT, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Koperasi Teten Masduki memberikan keterangan pers.

“Hari ini saya bersama pak Menko Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Menteri UMKM dalam rangka percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem,” papar Wapres di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (7/10/2021).

“Lima kabupaten di Jawa Tengah ini menjadi target supaya di lima kabupaten tersebut tidak ada lagi kemiskinan ekstrem karena target kita 2024 kemiskinan ekstrem di Indonesia sudah 0% sesuai arahan Pak Presiden,” jelas Wapres.

Kemiskinan di 212 kabupatan harus diselesaikan pada 2024. Dari total tersebut, 35 kabupaten diantaranya ditargetkan selesai tahun 2021. Salah satu caranya adalah dengan konvergensi anggaran dari pemerintah pusat hingga daerah serta pihak lain seperti CSR.

Target penuntasan kemiskinan ekstrem pada 2021 sebanyak 35 Kabupaten/kota untuk 8.263 desa. Tahun 2022 ditargetkan bakal dilaksanakan di 138 Kabupaten/Kota pada 29.632 desa dan tahun 2023 bakal dilaksanakan pada 261 Kabupaten/Kota untuk 37.523 desa.

Baca Juga: Genjot Kawasan Desa Mandiri di Luwu Timur, Kemendes Gandeng Vale dan Pemda

Sementara itu, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar juga telah menyambangi lima daerah itu guna membahas soal kemiskinan ekstrem.

Gus Halim, sapaan akrabnya, meyakini jika pemuktakhiran data desa berbasia SDGs Desa bisa menjadi pijakan dasar untuk penentuan konsolidasi program dalam rangka penuntasan kemiskinan ekstrem.

“Olehnya, saya meminta kepada Para Bupati untuk segera menuntaskan pemuktahiran data berbasis SDGs Desa itu agar ada data riil kondisi desa untik menentukan intervensi program yang akan dilakukan,” kata Gus Halim.

Hingga 6 Oktober 2021, sebanyak 44.520 desa atau setara 59 persen yang telah menuntaskan proses pendataan berbasis SDGs Desa. Rukun tetangga yang telah terdata sebanyak 485.280 RT dengan 30.901.327 keluarga sebanyak 92.172.656 jiwa atau 76 dari total warga desa.

“Data dikumpulkan oleh 1.575.944 relawan pendataan desa dengan penggunaan dana desa untuk pemutakhiran data SDGs Desa Rp1.572.553.390.689 atau setara Rp23 juta per desa,” kata Gus Halim.

Gus Halim menegaskan, sesuai Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 menyebutkan jika Desa merupakan pemilik data dasar SDGs Desa dan kepala Desa wajib memutakhirkan data berbasis SDGs Desa itu.

Setelah rapat koordinasi, Wapres didampingi para Menteri dan Gubernur Jawa Tengah juga meninjau produk-produk UMKM dari 5 kabupaten prioritas tersebut. Beberapa diantaranya telah berhasil dipasarkan secara nasional bahkan internasional.

Menurut Wapres, berkembangnya UMKM merupakan salah satu upaya untuk menghilangkan kemiskinan.

“Kita memakai dua pendekatan, pertama adalah perlindungan sosial dengan bansos yang kedua pemberdayaan yaitu melalui pengembangan UMKM di daerah-daerah,” pungkasnya.