Liputanjatim.com – Janji manis Bupati Malang HM Sanusi untuk menggratiskan SPP bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun ini yang digembar-gemborkan masih menjadi angin lalu.

Pasalnya, daerah lain Jawa Timur sudah lebih dulu menggratiskan SPP kepada siswa SD maupun SMP sesuai intruksi pemerintah pusat.

Salah satunya kabupaten Banyuwangi yang sudah menggratiskan SPP sejak 2005 silam. Bahkan, kabupaten terluas se-Jatim tersebut pada 2018 juga telah menganggarkan uang saku dan transport untuk siswa yang tidak mampu.

Baca Juga: https://www.liputanjatim.com/nasib-tak-jelas-ratusan-pekerja-seni-di-malang-demo-kantor-dprd/

“Setidaknya negara hadir, karena permasalahan pendidikan bukan hanya soal biaya tetapi juga tentang siswa minder tidak mau sekolah karena tidak bisa jalan dan tidak punya uang saku,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat memberikan uang saku secara simbolis.

Selain itu, daerah yang memiliki kedekatan daerah dengan Kabupaten Malang seperti Kota Batu dan Kota Malang sudah menggratiskan SPP untuk SD dan SMP sejak lima tahun lalu.

Terlebih untuk Kota Batu, selain menggratiskan SPP pada 2015 lalu, terlebih pada masa pandemi ini juga telah berkomitmen untuk menggratiskan biaya pendidikan kepada warganya yang terdampak pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Dr Eny Rachyuningsih menyatakan pendidikan merupakan kebutuhan dasar maka Pemkot Batu berkewajiban seluruh biaya pendidikan dasar ditanggung oleh dana APBD.

Pendidikan tersebut berlaku untuk siswa sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, SMP, dan Tsanawiyah.

“Sejak 2015 sampai saat ini masih gratis. Kecuali, pada 2019 SMA, SMK, dan SLB tidak bisa lagi mendapatkan Bosda dari Kota Batu. Karena sudah kewenangan Provinsi,” jelas Eny.

Pun halnya dengan kabupaten lain seperti Lumajang dan Kota Blitar, memfokuskan anggarannya untuk keringanan pendidikan bagi siswa yang tidak mampu.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Blitar Santoso, menegaskan pandemi Covid-19 jangan sampai mempengaruhi dan mengganggu kebijakan pendidikan gratis pada wilayah Kota Blitar.

“Ini adalah komitmen kami mewujudkan APBD pro rakyat dan pendidikan gratis sehingga bukan sekedar wacana dan janji belaka. Kami benar-benar menjalankan komitmen itu secara bertanggung jawab,” tegas Santoso.

Lalu, kemana arah kebijakan Bupati Malang HM Sanusi terkait pendidikan gratis untuk siswa yang tidak mampu?

Facebook: Liputanjatim.com