Liputanjatim.com – Untuk mengatasi meningkatnya angka pengangguran akibat pandemi Covid-19 di Sidoarjo, Anggota DPRD Jawa Timur Achmad Amir Aslichin menilai penyederhanaan dalam regulasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menjadi solusi jitu dalam mengatasi permasalahan perekonomian masyarakat.
“Penyederhanaan regulasi terkait UMKM bisa menjadi solusi dalam mengurangi pengangguran di tengah wabah Covid-19 seperti sekarang ini. Namun regulasi ini tidak hanya kuat diatas kertas, namun harus jelas didalam implementasinya, sehingga mempermudah para pelaku UMKM”, ujar Mas Iin sapaan akrabnya kepada liputanjatim.com, Sabtu (4/7/20).
Politisi PKB ini menjelaskan, data dari Dinas Koperasi Kabupaten Sidoarjo, ada sekitar 206.745 pelaku UMKM yang tersebar di 18 Kecamatan. Jika pelaku UMKM itu diberi kemudahan dalam perijinan dan fasilitasi, tidak menutup kemungkinan bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja, khususnya bagi masyarakat yang terkena PHK.
“Pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada para pelaku UMKM tersebut. Dengan dua ratusan ribu pelaku UMKM di Sidoarjo menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi. Ini jantung ekonomi masyarakat harus diberi perhatian menyeluruh oleh pemerintah”, ungkap Ketua Garda Bangsa Jatim ini.
Mas Iin menjelaskan, problematika yang terjadi pada UMKM adalah perizinan dan pemasaran. Banyak produk UMKM yang bagus namun terkendala oleh perizinan. Mereka kesulitan untuk memperoleh izin edar, izin atas keamanan konsumsi seperti BOPM serta sertifikasi halal sangat menghambat laju usaha mereka.
Kesulitan kedua yaitu pemasaran. Dalam hal ini Mas Iin menegaskan harus ada pihak yang membantu UMKM dalam mempromosikan produk-produknya, mulai dari cara dan desain pengemasannya supaya terlihat menarik serta upaya promosi penjualannya.
“Pemerintah harus hadir ditengah mereka untuk mengatasi semua permasalahan itu, dengan menjadi bagian dari solusi untuk menjamin keamanan usaha mereka, dan meringankan upaya promosi atas hasil produk pelaku UMKM. Apalagi ditengah pandemi Covid-19 ini, kehadiran pemerintah sangat penting bagi mereka” tambahnya.
Dirinya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur telah melakukan tugas dan fungsinya dalam melakukan fungsi budgeting, legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah selama pandemi covid-19. Untuk itu, Mas Iin berkomitmen untuk mengawal penuh keluhan para pelaku UMKM yang terkandala oleh regulasi.
“Akan saya kawal penuh, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memeberikan kemudahan untuk membangkitkan kembali perekonomian”, tegas Mas Iin.
Untuk diketahui, dari data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ada sekitar 1,7 juta orang dirumahkan dan terkena PHK sejak pandemi covid-19 menerpa Indonesia. Selanjutnya, ada 1,3 juta orang yang juga terdampak, namun proses validasinya masih dilakukan. Sementara itu, data BPS menyebutkan per-Februari 2020 Indonesia memilik 137,91 juta angkatan kerja dan tercatat 6,88 juta orang menganggur. [hy]
