Liputanjatim.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Banyuwangi pada Senin (17/2/2025).

Mereka menolak kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari efisiensi anggaran tahun 2025.

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap dampak dari pemangkasan anggaran pendidikan.

Ketua BEM Untag Banyuwangi, Deni Oktaviano Pratama, menegaskan bahwa kebijakan ini dapat berakibat buruk bagi dunia pendidikan di Indonesia.

“Pendidikan adalah tombak pembangunan generasi penerus bangsa. Bukannya ditambah, anggaran pendidikan justru ikut dipangkas. Ini akan berdampak pada kualitas pendidikan, mulai dari berkurangnya jumlah tenaga pengajar, terbatasnya fasilitas, hingga sulitnya akses terhadap buku dan alat pembelajaran,” ujarnya.

Para mahasiswa juga menyoroti kemungkinan terhambatnya program beasiswa dan peningkatan kualitas pengajaran di berbagai institusi pendidikan.

Selain itu, mereka menolak segala bentuk kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya pendidikan lainnya yang mungkin terjadi akibat pemangkasan anggaran ini.

Tak hanya itu, mahasiswa turut menuntut agar kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk guru dan dosen honorer, diperhatikan. Mereka meminta pemerintah untuk meningkatkan gaji para tenaga pendidik demi meningkatkan kualitas pembelajaran.

“Kami menuntut agar anggaran untuk sektor pendidikan diprioritaskan dan tidak mengalami pemangkasan. Karena ini sesuai amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,” tegasnya.

Aksi ini mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, yang turun langsung menemui para mahasiswa. Ia mengaku bahwa tuntutan yang disampaikan masuk akal dan berjanji akan meneruskannya ke pemerintah pusat.

“Semua tuntutan ini masuk akal, supaya pendidikan tidak dipangkas habis-habisan. Bahkan harus ditambah, yang lain dipangkas boleh tapi pendidikan tidak boleh,” ujarnya.

“Kami akan meneruskan ke Presiden, sementara yang bisa diatasi di tingkat daerah mengenai gaji honorer dan sebagainya kita akan berbicara dengan Bupati,” tutupnya.