Liputanjatim.com – Pemprov Jawa Timur setidaknya menyiapkan dana hingga Rp 2,38 triliun untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jawa Timur. Anggaran tersebut dialokasikan untuk baik itu melalui upaya promotif, kuratif, tracing dan sosial ekonomi.

Menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dana tersebut diambilkan dari realokasi dan refocusing APBD Jatim. Dana sebesar itu setara dengan 6,8 persen kekuatan APBD Jawa Timur 2020. Namun, dirinya juga meminta kepada kepala daerah se Jawa Timur untuk melakukan hal yang sama di kisaran 6-7 persen dari APBD tiap daerah.

“Penanganan dampak sosial ekonomi khususnya, membutuhkan anggaran yang sangat besar. Sehingga tidak mungkin ditanggung Pemprov Jatim sendirian melainkan butuh kerjasama dan kebersamaan antara pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota,” ungkap Khofifah, Sabtu (4/4/2020).

Basis data penanganan dampak sosial ekonomi yang dipakai Pemprov Jatim, menurut Khofifah, menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Baik melalui program Bantuan Penerima Non Tunai (BPNT) maupun melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Di pedesaan ada sekitar 4,73 juta Kepala Keluarga (KK), dimana 3,73 juta KK sudah tercatat dalam DTKS. Sementara 1 juta KK belum masuk dalam data DTKS.

“Sedangkan di perkotaan (non agro) ada sekitar 3,8 juta KK, dimana 1 juta KK sudah masuk DTKS dan 2,8 juta KK belum masuk DTKS,” tambahnya.

Lanjut Khofifah, pemerintah pusat sebelumnya sudah memberi bantuan kepada 1.040 dari 2,8 juta yang belum tercover DTKS di perkotaan. Sehingga, tugas Pemprov adalah menambah kekurangan dan memperkuat bantalan BNPT bersama dengan kabupaten/kota.

“Masyarakat di wilayah kepulauan juga perlu mendapat perhatian khusus. Sebab mereka tidak bisa menjual hasil ikan akibat pandemi corona. Begitu juga para ojek online (ojol) perantau sudah banyak yang mudik karena penumpang merosot drastis,” pungkasnya.