Liputanjatim.com – Laju demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Praktik oligarki serta pembungkaman demokrasi menggunakan instrumen aparat negara terus menghiasi hari-hari jelang Pilpres 2024.
Para ulama yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dalam petisinya menyinggung praktik yang tidak diperkenankan konstitusi itu.
Ketua Umum LPOI KH. Said Aqil Siroj dalam petisi yang dikeluarkan pihaknya dengan jelas menyinggung soal praktik oligarki, krisis demokrasi serta keterlibatan aparat negara dalam tiga poin di sembilan poin petisinya.
“Menjunjung Demokrasi dan Menegakkan Konstitusi dengan cara-cara yang konstitusonal, dan bila nyata-nyata terjadi pelanggaran, segera ambil tindakan seadil-adilnya selaras hati nurani rakyat,” kata Kiai Said, Rabu (7/2/2024)
Dalam poin ketiga, mantan Ketua Umum PBNU dua periode tersebut secara terang menolak praktik oligarki yang dianggapnya adalah bentuk kesewenang-wenangan dan dapat merugikan bangsa Indonesia.
“Memberantas mafia hukum, mafia tanah dan praktik oligarki yang merugikan bangsa, serta mengakhiri berbagai kesewenang wenangan yang merugikan kepentingan rakyat,” katanya.
Pesta demokrasi yang selalu dijunjung tinggi, lanjut Kiai Said, haruslah dijaga marwah dan martabatnya. Oleh karenanya intervensi oknum penyelenggara negara harus dihentikan agar tetap mendapat kepercayaan dan amanah warga.
“Mewujudkan penyelenggaran Pemilu 2024 secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, adil, damai dan menolak terhadap berbagai Intervensi oknum penyelenggara negara dalam Pilpres 2024, serta menyerukan untuk menghentikan pemihakan oknum-oknum penyelenggara negara terhadap salah satu pasangan calon, agar demokrasi dapat tegak dan pemilu bermartabat,” jelasnya.
