Liputanjatim.com – Salah satu BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yakni PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) dinilai DPRD Jatim begitu mengecewakan.

Bagaimana tidak PJU yang menjadi andalan karena dinilai berada pada lahan basah tidak bisa berbuat banyak terhadap penambahan PAD Pemprov Jatim. Hal tersebut diketahui dengan laba yang mengalami penurunan darastis.

Tercatat laba PJU di 2020 hanya berada di angka Rp 23,5 milyar, berbeda jauh dengan laba pada 2019 yag mencapai Rp 112,1 milyar.

Ketua Komisi C DPRD Jatim, Hidayat mengatakan penurunan ini dikarenakan berbagai alasan. “Salah satunya pandemi, harga minyak turun dan inefisiensi manajemen,” kata Hidayat, Kamis (26/8/2021).

Hidayat mengatakan penurunan laba perusahaan yang menangani migas ini berefek pafa deviden yang diterima Pemprov Jatim yang hanya Rp 7 milyar.

“Tentu ini satu sinyal yang tidak baik.  Karena ini menjadi andalan kita untuk memberikan sumbangan deviden yang tinggi. Oleh karena itu kita ingin tahu kendala di lapangan dan sebab-sebabnya yang menyebabkan laba ini turun,” tambahnya.

Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur itu menilai, pola managemen yang tidak baik turut menjadi faktor pendukung tidak sehatnya perusahaan tersebut. Terbukti permasalahan di internal perusahaan yang seharusnya tidak menjadi konsumsi umum kini terpublikasi.

“Yang pertama tadi itu ada konsolidasi yang kurang baik di internal picu ada kegaduhan dan lain sebagainya. Kita support konsolidasi itu tapi jangan sampai menimbulkan masalah dan menjadi konsumsi publik,  karena ini BUMD butuh ketenangan butuh kenyamanan bekerja  profesional, jangan sampai ada politicking di dalam sehingga betul-betul konsolidasinya berjalan dengan baik,” tambahnya.