Liputanjatim.com – Kebijakan pemerintah merumahkan guru honorer berdampak besar terhadap sistem pembelajaran di sekolah dasar. Banyak sekolah kini mengalami kekurangan tenaga pengajar, yang menyebabkan terganggunya proses belajar-mengajar.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jember, Achmad Rusdan, mengungkapkan bahwa sejumlah sekolah dasar negeri turut terkena dampak dari diberhentikannya guru non-ASN.
“Dengan minimnya jumlah guru PNS, jika guru honorer tidak lagi bekerja karena tidak ada gaji, maka sekolah-sekolah ini akan kesulitan dalam menjalankan kegiatan belajar-mengajar,” ujarnya pada (12/02/2025).
Beberapa sekolah yang memiliki banyak rombongan belajar (rombel) kini mengalami krisis tenaga pengajar. Akibatnya, guru PNS harus mengajar di beberapa kelas sekaligus guna menutupi kekurangan tenaga pendidik. Kondisi ini tentu memberatkan guru PNS yang harus menangani banyak kelas sekaligus, serta menanggung tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab guru honorer. Akibatnya, kualitas pembelajaran bagi siswa pun terancam menurun secara signifikan.
Rusdan menambahkan, jika situasi ini terus dibiarkan, bukan hanya guru yang kewalahan, tetapi juga siswa yang tidak bisa mendapatkan pembelajaran optimal sesuai kurikulum yang berlaku.
“Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini bentuk efisiensi anggaran yang mengorbankan tenaga pendidik? Jika iya, maka dampaknya akan sangat luas bagi dunia pendidikan,” tegasnya.
Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi alternatif dalam penganggaran tenaga guru honorer agar sekolah tetap bisa berfungsi dengan baik. Rusdan juga mendorong pemerintah daerah untuk mengusulkan skema khusus guna mempertahankan guru honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di banyak sekolah dasar.
Beberapa pihak menilai bahwa tanpa guru honorer, sekolah akan kesulitan menjalankan sistem pendidikan yang berkualitas. Bahkan, beberapa sekolah berpotensi tidak bisa beroperasi secara normal. Para orang tua murid juga mulai mengkhawatirkan nasib pendidikan anak-anak mereka jika kondisi ini terus berlanjut. Mereka berharap adanya kebijakan yang lebih berpihak pada tenaga pendidik.
Masyarakat mendesak pemerintah untuk segera turun tangan sebelum dunia pendidikan di Jember mengalami dampak yang lebih parah akibat kekurangan tenaga pengajar.
