Liputanjatim.com – Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih mengatakan bahwa sampai saat ini data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di masing-masing perusahaan belum maksimal.
Hal itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Komisi D dengan BPJS, Dinsos dan Disnaker Sidoarjo di ruang Rapat DPRD Sidoarjo, Kamis (25/8/2022).
Padahal diketahui, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu sentra Industri di Jawa Timur. Bahkan UMK Sidoarjo menempati urutan ketiga tertinggi setelah Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik.
“Kenyataannya kita memiliki daerah-daerah industri. Banyak pabrik bertumbuh luar biasa di Sidoarjo. Tapi kepesertaannya dalam BPJS Ketenagakerjaan masih minim,” ungkapnya.
Untuk itu, Komisi D DPRD Sidoarjo meminta untuk menggencarkan promosi dan sosialisasi untuk memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Ia juga menyoroti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terhadap kelompok Bukan Penerima Upah (BPU). Menurutnya, Banyak pekerja dari kelompok BPU yang rentan, sedangkan mereka juga punya hak-hak yang harus dijamin. Ia berharap kelompok tersebut juga dapat diikutkan BPJS Ketenagakerjaan.
“Kita pingin data kelompok BPU ini terekam dengan jelas. Bagaimana kemudian BPU di Sidoarjo ini dapat masuk di BPJS Ketenagakerjaan,” sambung pria yang akrab disapa Cak Nasih itu.
Komisi D juga meminta untuk melakukan penyelarasan data kepesertaan dengan pihak perusahaan. Sebab diketahui banyak laporan dari para pekerja tentang iuran BPJS Ketenagakerjaan sering tidak dibayarkan oleh perusahaan.
“Banyak dari pekerja yang sudah menjadi peserta, sudah dipotong ganjinya, tetapi ketika waktu klaim tidak bisa. Ternyata iuran tidak dibayarkan oleh perusahaan,” imbuhnya.
Ia menegaskan akan segera menindaklanjuti dengan sidak ke lapangan.
“Manakala ditemukan perusahaan yang nakal, kami tak segan-segan untuk menegur agar dapat segera menyelesaikan kewajibannya kepada para pekerja,” pungkasnya.
