Liputanjatim.com – Komisi B DPRD Jawa Timur kembali menerima keluhan kelangkaan minyak goreng di wilayah Jatim. Bahkan operasi pasar yang dilakukan pemerintah ternyata tidak maksimal. Buktinya masyarakat masih panik karena stok minyak goreng terbatas.
Wakil Ketua Komisi B Amar Saifudin dan Mahdi menyampaikan, pihaknya menghadirkan perusahaan minyak goreng, distributor, dinas perindustrian dan perdagangan, Mapolda Jatim, serta jajaran terkait.
“Ada persoalan distribusi dilapangan, akibatnya terjadi kelangkaan di lapangan,” terang Amar Syaifudin, Selasa (15/2/2022).
Amar yang juga politisi PAN DPRD Jatim ini mendorong, produsen maupun distributor jangan hanya mengharapkan keuntungan. Namun keperpihakan terhadap rakyat menjadi komitmen sebagai pelaku usaha.
“Kita akan cek betul, persoalan kelangkaan minyak goreng bisa terselesaikan,” tegas Amar.
Sementara itu, Erma Susanti Anggota DPRD Jawa Timur menyampaikan, perlu ada pengawasan terkait distribusi minyak goreng. Karena keberadaan minyak goreng itu, membuat masyarakat sebagai konsumen panik.
“Ada pengawasan yang lemah, kepanikan masyarakat karena kebutuhan minyak goreng,” tutur Erma Susanti.
Sementara itu, Agus Dono politisi Partai Demokrat minta data hulu dan hilir distribusi minyak goreng. Apalagi saat ini mendekati hari raya Idul Fitri.
“Nampaknya masa pandemi ini, ada permainan dibawah. Ini meresahkan masyarakat sebagai konsumen. Ini tugas satgas pangan melakukan pengawasan,” terang Agus Dono.
Subianto anggota Komisi B dari Fraksi Demokrat menegaskan, minyak goreng dibutuhkan pelaku UMKM. Pemerintah memberikan subsidi pada pera pelaku di pasar tradisional. Jadi jangan hanya pelaku ritel.
“Sehingga semuanya akan rata penyerapan minyak goreng ke masyarakat,” tegas Subianto.
