Liputanjatim.com – Komisi A DPRD Jawa Timur melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) V Jember, Jatim, Selasa (3/9/2023). Kunjungan kerja ini salah satunya dalam rangka untuk mempersiapkan APBD Tahun 2024.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Ubaidillah menyampaikan, bahwa Bakorwil V Jember yang merupakan mitra kerja komisi A yang memiliki peran sangat penting.

“Dimana kami menginginkan bahwa Bakorwil ini sebenarnya adalah wajah Provinsi Jawa Timur. Karena Bakorwil ini ada di zona-zona yang jauh dari Surabaya,” kata Ubaidillah ditemui usai hearing dengan Bakorwil V Jember.

“Sehingga kami berharap ke depan Bakorwil ini mendapatkan haknya. Dalam arti bahwa Bakorwil ini mendapatkan anggaran yang sesuai dengan peruntukannya,” sambungnya.

Lebih dari itu, Ubaidillah menyatakan, bahwa Bakorwil ini juga diharapkan menjadi penyelamat nama baik Provinsi Jawa Timur ke depannya. Misalnya, ia mencontohkan dalam hal pelayanan publik.

Apabila Bakorwil ini menjadi lembaga yang didelegasikan gubernur sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, maka kepentingan masyarakat di Bondowoso, Banyuwangi dan Jember, ketika urus perizinan tidak perlu lagi ke Kota Surabaya.

“Itu kan lebih mudah kalau mereka urus di Jember, karena lebih dekat. Akhirnya apa? ada pemangkasan waktu dan lain sebagainya,” papar Ubaidillah.

Bukan itu saja, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga ingin mendorong agar Bakorwil Jember proaktif dalam berkoordinasi dengan kabupaten/kota. Ini diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan khususnya di wilayah selatan Provinsi Jatim.

“Karena pembangunan daerah-daerah kabupaten di Jawa Timur bagian timur dan selatan masih kurang dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain,” jelas dia.

Karena itu, ia menegaskan bahwa kunjungan Komisi A untuk memastikan bahwa anggaran yang diajukan Bakorwil V sesuai dengan sejumlah program ke depan maupun koordinasi atau mitra dengan kabupaten/kota.

“Maka kami mengeceknya satu persatu agar itu bisa menjadi penguat kepada kabupaten/kota untuk bisa melakukan koordinasi (kemitraan) dengan Provinsi Jatim,” ujarnya.

Kemitraan itu salah satunya adalah terkait dengan izin geopark. Dimana Ijen Geopark telah resmi masuk bagian dari UNESCO Global Geopark (UGG).

Menurutnya, Kabupaten Banyuwangi telah aktif mensosialisasikan terkait izin geopark dari UNESCO. Namun untuk daerah lain seperti Kabupaten Bondowoso dan Situbondo, dinilainya masih belum.

“Sehingga ini kami dorong bahwa Bakorwil melakukan koordinasi secepatnya mendukung bagaimana penghargaan dari Unesco itu segera diimplementasikan ke daerah-daerah,” harapnya.

“Termasuk juga penanggulangan banjir
Bakorwil harus aktif untuk berkoordinasi dengan kabupaten/kota,” tambahnya.

Pada intinya, Komisi A DPRD Jawa Timur mengharapkan ke depan Bakorwil Jember dapat menjadi ujung tombak yang membawa nama baik Provinsi Jatim.

Di waktu yang sama, Plt Sekretaris Bakorwil V Jember Aris Purwowidi  berharap, hadirnya Komisi A DPRD Jatim, maka  nantinya kebutuhan Bakorwil V Jember bisa terakomodir secara keseluruhan. “Dan bisa melaksanakan program secara efektif dan efisien,” kata dia.

Salah satu program prioritas Bakorwil V Jember yang utama saat ini adalah terkait dengan perbaikan gedung. Pihaknya berharap, gedung Bakorwil V Jember ke depannya bisa lebih representatif.

“Harapan kami gedungnya bisa representatif. Jadi bisa menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jatim eksis di wilayah kerja Bakorwil V Jember,” harap dia.

Selain itu, sarana dan prasarana juga tak luput dari program kerja Bakorwil V Jember. Terlebih, gedung Bakorwil V Jember banyak diakses oleh masyarakat, baik dari komunitas bahkan juga pemerintah daerah.

“Jadi harapannya nanti teman-teman atau masyarakat yang menggunakan fasilitas gedung ini bisa melaksanakan itu dengan nyaman. Dan itu menunjukkan bahwa memang pemerintah provinsi menghadirkan pelayanan yang optimal di Bakorwil V Jember,” katanya.

Oleh karenanya, ia memastikan bahwa Bakorwil V Jember akan terus meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi di 7 wilayah kerjanya. Yakni, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi dan Kota Probolinggo.

“Jadi harapan Komisi A DPRD Jatim seperti itu, saya kira selaras dengan tusi (tugas pokok dan fungsi) yang sudah kita dapatkan,” tandasnya.