Liputanjatim.com – Komisi A DPRD Jawa Timur menggelar kunjungan kerja ke Komisi A DPRD Sulawesi Selatan dalam rangka membahas penyusunan kebijakan strategis di daerah.
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansa, menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga legislatif daerah untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul di masing-masing provinsi.
“Kami di DPRD Jatim ingin melihat dan belajar dari berbagai pengalaman DPRD provinsi lain agar kita bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan lebih maksimal,” ungkap Dedi Irwansa, Selasa (04/02/2025).
Untuk itu, Politisi Partai Demokrat tersebut mendorong penguatan peran Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI). Menurutnya, ADPSI harus menjadi wadah komunikasi aktif bagi DPRD provinsi se-Indonesia agar dapat memperjuangkan kepentingan daerah dengan lebih efektif.
Pasalnya, sampai saat ini, ADPSI masih terkesan pasif dan belum optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai forum komunikasi serta advokasi kebijakan daerah.
“Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia ini seharusnya menjadi jembatan komunikasi yang aktif,” ujarnya.
Lebih lanjut, dalam kunjungan tersebut, DPRD Jatim juga menggali masukan terkait dengan produk perda yang tengah menjadi fokus DPRD Sulawesi Selatan. Menurutnya, penting bagi setiap daerah untuk berbagi pengalaman dan strategi agar kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif.
“Kami turut membahas produk perda yang tengah menjadi fokus dari Komisi A DPRD Jatim. Kalau di kami, fokusnya adalah fasilitasi perda pinjol dan judol. Ini bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga sudah menjadi ancaman serius bagi ketahanan keluarga dan generasi muda. Oleh karena itu, DPRD Jatim sedang merancang regulasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih bagi masyarakat,” paparnya.
Selain membahas isu pinjol ilegal dan judi online, DPRD Jatim juga tertarik dengan inisiatif DPRD Sulawesi Selatan yang tengah menggodok Perda Fasilitasi Desa Wisata. Regulasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi desa melalui pengembangan sektor pariwisata berbasis kearifan lokal.
Dedi Irwansa menyebut bahwa konsep tersebut bisa menjadi referensi bagi Jawa Timur, mengingat provinsi ini memiliki banyak desa dengan potensi wisata yang belum tergarap secara maksimal. Ia menyatakan bahwa DPRD Jatim akan mengkaji lebih lanjut kemungkinan penerapan regulasi serupa di wilayahnya.
“Ini menjadi inspirasi bagi kami untuk mendorong kebijakan serupa di Jatim agar potensi ekonomi desa bisa lebih berkembang,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sulawesi Selatan, Anwar Purnomo, mengapresiasi langkah DPRD Jatim dalam menyusun regulasi tersebut. Ia menilai bahwa isu pinjol ilegal dan judi online memang sudah menjadi perhatian nasional dan memerlukan langkah konkret dari berbagai pihak, termasuk DPRD di tingkat provinsi.
“Kolaborasi seperti ini sangat penting. Kami sering melakukan koordinasi dengan DPRD provinsi lain untuk bertukar informasi dan strategi dalam menghadapi berbagai persoalan di daerah. Dengan begitu, kita bisa menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan aplikatif di lapangan,” pungkas Anwar.
Ke depan, DPRD Jatim berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan DPRD provinsi lain guna memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
