Liputanjatim.com – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Ubaidillah mengatakan akan memperjuangkan anggaran dari APBD Jawa Timur untuk dana oprasional Babinsa dalam program menangkal radikalisme di Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan Ubaidillah usai mengikuti rapat koordinasi bersama dengan Kodam V Brawijaya Surabaya.

Anggaran oprasional tersebut kata Ubaidillah untuk memaksimalkan peran dari Babinsa di setiap desa untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat  di desa. Permasalahan yang ada di lapangan, peran Babinsa kurang efektif karena minimnya anggaran oprasional untuk Babinsa. Terlebih lagi, jumlah Babinsa yang diturunkan dilapangan tidak sesuai dengan jumlah desa. Berdasarkan data laporan yang ada, setiap Babinsa membawahi lima desa.

“Dari diskusi pihak Kodam V Brawijaya, sampai hari ini satu orang Babinsa membina lima desa. Artinya saat ini pihak TNI sangat kekurangan personel dan ditambah tak ada anggaran untuk membina masyarakat secara menyeluruh. Atas dasar itulah kami minta Pemprov Jatim memberikan anggaran operasional Babinsa di daerah,”ungkap pria yang biasa disapa Mas Ubaid itu, Rabu (8/1/2020).

Mas Ubaid menilai memanfaatkan peran Babinsa dalam menangkal radikalisme di masyarakat sangat relevan hingga hari ini. Karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI masih tinggi. Sehingga situasi yang demikian itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.

“Saya rasa lebih menarik memaksimalkan peran Babinsa atau TNI mengingat sampai saat ini TNI masih dipercaya oleh rakyat,” ujarnya.

Politisi PKB Jawa Timur itu mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan anggaran khusus bela negara tingkat desa. “Nantinya pelaksana bela negara ini akan mengerahkan babinsa setempat. Ini harus ada anggarannya dan oleh sebab itu kami mendorong agar terealisasi,”sambungnya.