Liputanjatim.com – BUMD milik Pemprov Jatim kini dituntut lebih maksimal lagi memberikan setoran atau deviden sebagai tambahan pendapatan daerah. Apalagi Pemprov Jatim terancam kehilangan Rp 4 Triliun akibat diberlakukannya UU Nomer 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

“Besar harapan kami ada pihak yang terlibat memberikan catatan betul, BUMD yang kita banggakan banyak kontribusinya,” kata Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad saat membuka acara diskusi BUMD Outlook 2025 dengab tema saatnya BUMD jadi penopang utama PAD Provinsi Jatim di Gedung DPRD Jatim, Rabu (12/6/2024).

Gus Sadad menuturkan kinerja BUMD haruslah bagus dan menjadikannya kiblat bagi pelaku ekonomi masyaratakat Jatim. Kinerja BUMD harus menjadi contoh demi kebangkitan ekonomi Jatim.

“Saya berharap agar BUMD memberikan suatu kerja dan tauladan bagi Jawa Timur. Karena kinerja ekonomi Jawa Timur digambarkan melalui kinerja BUMD,” kata dia.

Gus Sadad meminta Pemprov Jatim juga tidak tinggal diam seusai memberikan bantuan permodalan bagi BUMD. Harus juga ada pengawal, memberikan intervensi agar celah kesempatan dapat dimaksimalkan.

Tidak hanya itu, sebagai fungsi pengawasan pihaknya juga meminta Komisi C DPRD Jatim terus bersinergi untuk memberikan masukan yang produktif, agar kinerja BUMD di Jatim bisa ditingkatkan. Selama ini, dia mencatat, hanya beberapa BUMD saja yang memiliki kontribusi PAD cukup baik bagi Jatim.

“Semua akan efektif jika ditunjang oleh penyenggaraan pemerinatah Jawa Timur yang optimal. Kalau komisi C benar-benar cerewet dan nyambung optimisme dengan Pemprov. Karena kadang kadang kegairahan kita intuk menggerakakkan BUMD itu tidak ada,” pungkasnya.