Liputanjatim.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 dapat menjadi momentum untuk memperkuat kebebasan pers yang bertanggung jawab.

Menurutnya, pers sebagai salah satu pilar utama penyangga demokrasi harus terus berkomitmen untuk melakukan fungsinya dengan memperhatikan prinsip kedaulatan rakyat.

“Pemenuhan hak asasi rakyat untuk memperoleh informasi dan kemerdekaan pers untuk menyampaikan informasi harus berbanding lurus dengan manifestasi prinsip kedaulatan rakyat,” ungkap Khofifah di Surabaya, Kamis (09/02/2023).

Dikatakannya pers saat ini menghadapi tantangan besar dengan hadirnya media sosial. Setiap orang dengan mudah dapat memproduksi, menyunting, mereproduksi, dan menyebarkan informasi.

Keadaan itu diperparah dengan tingkat literasi digital masyarakat yang rendah sehingga dengan mudahnya mempercayai suatu informasi tanpa melakukan cek dan ricek terlebih dahulu.

Sehingga media sosial banyak dipenuhi dengan kabar hoax dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah bangsa.

Dalam posisi itu, lanjut Khofifah, insan pers harus mampu membanjiri kanal dan platform dengan berita-berita baik, mencerdaskan, dan mempererat persatuan dan kesatuan sebagai bangsa.

“Jangan sampai media justru mengikuti arus dengan menghadirkan konten-konten yang sekedar mengejar viral, membangun ketakutan dan pesimisme,” imbuhnya.

Selain itu, media juga harus bisa menghindari tren informasi yang hanya mengejar klik dan views tanpa memperdulikan isi dan kualitas informasi yang diberikan.

Untuk itu, ia berharap insan pers harus senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip dan kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugasnya.

Kebebasan pers harus digunakan dengan menjunjung tinggi hati nurani dan tanggung jawab. Terlebih dalam memasuki tahun politik mendekati Pemilu serentak mendatang.

“Jadi, jangan hanya bebas, akan tetapi juga bertanggung jawab. Sehingga, masyarakat mendapat informasi yang benar, utuh dan berimbang di tengah derasnya arus informasi,” tandasnya.