Liputanjatim.com – Komisi E DPRD Jawa Timur menyambut baik dilantiknya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur definitif Adhy Karyono oleh Gubernur Jatim, Jumat 15/7/2022 kemarin. Kehadiran pejabat tertinggi Aparat Sipil Negara (ASN) Pemprov Jatim ini diharapkan mampu mengimplementasikan program-program Gubernur terkait kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Ketua Komisi E DPRD Jatim Wara Sundari Renny Pramana menjelaskan, persoalan utama di Jawa Timur yang perlu ditangani dengan cepat adalah masalah kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan Pendidikan. Sekdaprov baru diharapkan bisa tancap gas menjabarkan program-program yang sudah dicanangkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Saya ucapkan Selamat datang Sekdaprov (Adhy Karyono) di Pemprov Jawa Timur, semoga bisa langsung tancap gas bersama-sama membangun kesejahteraan rakyat Jawa Timur,” terang Wara Sundari Renny Pramana, Minggu 17/7/2022.
Politisi yang akrab disapa Bunda Renny ini mengungkapkan, ada banyak persoalan yang menjadi fokus kinerja pemerintah provinsi saat ini. Diantaranya problem soal angka kemiskinan yang masih tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Jatim masih dia angka 4.572.730 juta jiwa. Atau 11,40% dari total jumlah penduduk Jawa Timur.
“Penuntasan Kemiskinan ekstrim di desa-desa harus menjadi landasan utama skema kebijakan Pemprov Jatim, khususnya dalam hal kesiapan Anggaran serta program-program kongkrit antar OPD,” terang Mantan Ketua DPRD Kota Kediri ini.
Begitu juga persoalan pengangguran. Dimana angka pengangguran di Jawa Timur yang masih cukup besar. Data BPS tahun 2021 menyebutkan angka pengangguran masih di sekitar 1.281.395 orang. Pada bulan Februari 2022 lalu, BPS menyebutkan Angka pengangguran terbuka 4,81%. Disusul, ada 1,64 juta orang (5,04 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (116,65 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (81,76 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (1,37 juta orang).
“Permasalahan seperti ini perlu kerja keras dari seorang Sekdaprov sebagai dirigen dari para Kepala OPD, agar kinerja berikutnya fokus pada hal-hal tersebut,” terangnya.
Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini juga berharap, Sekdaprov Jatim mampu membangun sinergitas yang kuat dan solid dengan jajaran legislatif. Terlebih posisi Sekdaprov sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah harus mampu mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang disampaikan melalui DPRD.
“Jembatan komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif yang selama ini sudah baik, harus terus dijaga, apalagi dalam menghadapi tahun politik 2024,” pungkas Bunda Renny.
