Liputanjatim.com – Kelangkaan minyak goreng (migor) di Jatim menjadi perhatian pihak legislative di DPRD Jatim. Ketua fraksi Partai NasDem Jatim Suyatni Priasmoro mengatakan pemerintah perlu melakukan tindakan tegas dalam pendistribusian minyak goreng di Jatim.

“Kalau segi produksi tentunya surplus, namun ditingkat pasaran sedang kosong. Ini perlu ada tindakan tegas dari pemerintah dalam tata pendistribusian migor di pasaran,”jelas pria asal Magetan ini di Surabaya, senin (21/2/2022).

Suyatni menuturkan kelangkaan migor hampir merata di Jatim khususnya di daerah Magetan, Ngawi, Trenggalek maupun di Ponorogo.

“Disana banyak dijumpai antrian warga untuk membeli migor dengan menggunakan KTP da nada pembatasan.Miris sekali ini terjadi di Indonesia mengingat lumbung dari bahan baku minyak goreng ada di Indonesia”jelasnya.

Kelangkaan tersebut, lanjut Suyatni, pihaknya menangkap ada gelagat ketidakberesan dalam jalur distribusi migor di Jatim.

“Harus ada audit akurat dalam pendistribusian migor di Jatim. Harus ada tindakan tegas jika dijumpai penyimpangan. Pemerintah harus melakukan tindakan tegas misalnya ijinnya dicabut atau diproses hukum sesuai aturan yang berlaku,”jelasnya.

Suyatni mengatakan selama tidak ada ketegasan dari pemerintah untuk melakukan evaluasi pendistribusian migor di lapangan, bisa dikata bagaikan bumi dan langit.

”Kenyataan dibawah langka keberadaannya. Perlu ada langkah kongkret pengawasan pendistribusian migor dilapangan,”tandasnya.