Liputanjatim.com – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021.

“Saya apresiasi atas pencapaian Gubernur Jatim beserta jajarannya, walau BPK memberikan beberapa catatan. Salah satunya terkait kemiskinan,” kata Fawaid kepada wartawan, Rabu (25/5/2022).

Fawaid mengatakan, masalah kemiskinan di Jatim memang masih menjadi PR yang tidak hanya tanggung jawab penyelesaian Pemprov Jatim. Soalnya, ia melihat kinerja pemerintah pada kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa ini sebetulnya sudah menunjukkan reaksi positif dan dapat menurunkan angka kemiskinan masyarakat.

Ia katakan, mayoritas masyarakat miskin terdapat di daerah pedesaan dan lokasi perkebunan. Sedangkan, pengelolaan perkebunan terbesar di Indonesia masih dipegang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang notabene berada pada ranah pusat.

“Sehingga perlu juga ada penangan dari pemerintah pusat lewat BUMN dimana eksistensi BUMN itu betul-betul bisa memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat indonesia, khususnya pada masyarakat pinggir kebun,” kata Bendahara DPD Gerindra Jatim ini.

Jika sinergitas tersebut dilakukan, maka pemetaan pengentasan kemiskinan di Jatim akan lebih jelas. Karena, ia katakan tidak mungkin penyelesaian kemiskinan hanya bisa dilakukan Pemprov Jatim dengan mengandalkan APBD saja.

“Mana yang menjadi wilayah pemprov lewat kebijakan-kebijakan APBD dan mana ditangani pemerintah pusat lewat BUMM yang bisa teratasi. Tidak mungkin hanya pakai APBD semua tidak cukup,” ujarnya.

Kendati demikian, politisi asal Jember ini tetap berharap agar Pemprov Jatim tetap menindaklanjuti apa yang sudah menjadi catatan rekomendasi BPK.

“Namun tetap masukan dari BPK itu juga menjadi hal positif untuk ditindak lanjuti dan diterjemahkan menjadi kebijakan anggaran pada tahun berikutnya,” harapnya.