Mojokerto, Liputanjatim.com – Untuk menekan angka stunting di Jawa Timur, Direktorat Pelayanan Sosial Dasar menggelar seminar dengan tema “Sosialisasi konvergensi pencegahan stunting di desa”. Tampak salah satu pembicara dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur A. Halim Iskandar.  

Bertempat di Royal Trawas Hotel dan Cottages Mojokerto, seminar tersebut dihadiri oleh perwakilan desa, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama se Mojokerto.

Pak Halim, sapaan akrabnya, mengatakan setiap anak yang terkena stunting bisa dilihat dari awal kelahirannya.

“1000 hari pertama kehidupan adalah hal yang paling berpengaruh untuk menentukan apakah anak akan sehat atau terkana stunting,” ungkap Ketua DPW PKB Jatim itu, Selasa (11/12/2018).

Berkenaan dengan isu stunting di Jawa Timur, Pak Halim menyebut angka stunting di Jawa Timur masih dibawah nilai rata-rata Nasional.

“Kasus stunting Jawa Timur, alhamdulillah masih baik, meskipun belum menggembirakan. Dikarenakan kasus stunting Jawa Timur dibawah nilai rata-rata nasional. Nasional kira-kira 27 persen, Jatim 26 persen,” papar pak Halim.

Untuk menurunkan angka tersebut, papar Pak Halim, DPRD Jatim sudah menyiapkan anggaran untuk menanggulangi stunting.

“Pemerintah Jatim ingin lebih menekan angka stunting 2020-2021 penurunan persentase, kalau tidak lebih dari 2,5 persen. Terutama kami di DPRD Jatim. Kami ingin menghadirkan politik anggaran yang spesifik untuk stunting, tidak bias,” ungkapnya.

Salah satu terobosan yang bisa dicoba, ucap Pak Halim, membuat pola diversifikasi bahan pokok untuk kebutuhan masyarakat.

“Pola diversifikasi bahan pokok. Contohnya, Kita ingin masyarakat jatim tidak tergantung kepada beras dan kebutuhan pokok lainnya,” papar Pak Halim.

namun begitu, ungkap Pak Halim, peranan masyarakat sangat riskan sekali agar persoalan stunting bisa teratasi.

“Karenanya kami ingin lebih banyak mendengar dari masyarakat, bagaimana baiknya pemerintah mengatasi stunting di desa,” pungkasnya.