Liputanjatim.com – Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi, menyampaikan laporan Kinerja Tahunan Pimpinan DPRD Provinsi Jatim dalam Rapat Paripurna, Senin (27/12/2021).
Kusnadi katakan, DPRD Jatim sudah bekerja dua tahun di periode masa jabatan 2019-2024. Selama dua tahun ini banyak permasalahan yang menimpa provinsi ujung timur pulau Jawa ini, termasuk gempuran pandemi Covid-19.
“Alhamdulillah, sudah dua tahun kita melaksanakan tugas Masa Jabatan 2019-2024, dan dua tahun sudah kita telah melalui masa-masa sulit dan prihatin yaitu masa Pandemi Covid-19. Berkat dukungan dan semangat 120 orang yang ada di Indrapura ini dalam mengemban tugas dan tanggungjawab, walaupun dilaksanakan dengan penuh keprihatinan selama dua Tahun terakhir,” katanya.
Kendati banyak permasalahan, Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini yakin, tugas dan fungsi DPRD Jatim tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pihaknya akan tetap maksimal dalam porsi kontroling dan pengawasan sebagai komitmen bersama. Sehingga kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif tetap terjalin erat saling mengisi.
“Kami Pimpinan DPRD sepakat berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi Lembaga DPRD khususnya bagi Anggota DPRD Periode 2019-2024,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kusnadi menyinggung terkait adanya kesenjangan ekonomi di beberapa daerah di Jatim. Oleh karenanya, pembangunan di beberapa daerah seperti yang sudah ditetapkan dalam Perpres 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan harus digalakkan demi meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Hal ini untuk mengatasi Disparitas Spasial Ekonomi, sehingga dibutuhkan upaya pembangunan Jawa Timur yang memperhatikan aspek inklusivitas dan berkelanjutan untuk mendorong pemerataan Pertumbuhan Ekonomi,”
Ia menuturkan, percepatan pembangunan ekonomi di Jatim merupakan bagian Integral dari Perencanaan Pembangunan Nasional. Mengingat Provinsi Jatim sendiri merupakan penyumbang APBN terbesar Kedua setelah Provinsi DKI Jakarta.
“Untuk itu, dibutuhkan peran pemerintah dan dunia usaha, penguatan konektivitas antar wilayah, optimalisasi pusat kegiatan ekonomi serta pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pemanfaatan potensi kemaritiman,” katanya.
Ia pun menegaskan, demi mempermulus pembangunan ini, jikalau nanti diperlukan regulasi-regulasi baru yang perlu dibahas, pihaknya siap menyelesaikannya.
“Inilah yang saya katakan tadi sebagai agenda-agenda penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur kedepan,” tutupnya.
