Liputanjatim.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik Much Abdul Qodir meminta agar manajemen PT Freeport Indonesia (FI) yang terletak di kawasan (Java Integrated Industrial and Port Estate) JIIPE, Kecamatan Manyar, bisa lebih transparan dalam menyerap kebutuhan tenaga kerja.
Abdul Qodir mengungkapkan, PT. Smelter Freeport Gresik selama ini belum ada keterbukaan dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Gresik mengenai jumlah dan kualifikasi kebutuhan tenaga kerja.
“Karena dari awal Smelter PT Freeport belum terbuka tentang kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, sehingga disnaker tak bisa menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk bisa diakses tenaga kerja kita (warga Gresik),” kata Abdul Qodir kepada Liputanjatimcom, Rabu (1/5/2022).
Sehingga, menurut Qodir, porsi tenaga kerja yang direkrut untuk bekerja di proyek smelter, mulai groundbreaking hingga kontruksi saat ini, masih sekadar wacana.
“Buktinya apa? Karena dari 1.800 pekerja yang direkrut smelter hingga April 2022, hanya berapa ratus saja berasal dari warga Gresik,” jelas ketua DPC PKB Gresik.
Menurutnya, dalam kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan Smelter saat ini belum bisa dipenuhi oleh masyarakat yang masuk di ring 1 proyek, yaitu untuk Kecamatan Manyar dan Bungah.
“Maka dari itu, bisa ngambil tenaga kerja kita dari ring 2. Bahkan semua wilayah di Kabupaten Gresik,” cetusnya.
Selanjutnya, Abdul Qodir mendesak PT. Smelter Freeport agar tak hanyak mempublikasikan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, namun terkait kualifikasinya juga.
“Agar kami bersama pemerintah bisa menyiapakan orangnya. Apakah melalui pelatihan cepat, atau dengan pola lain agar tenaga kerja dari angka pemgangguran kita terserap lebih cepat. Langkah ini yang lagi kami mintakan kepada pihak disnaker untuk segera menfasilitasi,” tegas Abdul Qodir.
Untuk itu, Qodir kembali menegaskan akan pentingnya komitmen Freeport dalam merekrut warga Gresik sebagai tenaga kerja. Sebab, Kabupaten Gresik tak mendapat PAD dari keberadaan Smelter Freeport.
“Salah satu faktornya, smelter dibangun di atasan lahan Java Integrated Induatrial and Ports (JIIPE) Kecamatan Manyar yang statusnya hanya sewa. Sehingga, potensi PAD, misal dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tak didapatkan,” bebernya.
Lebih dalam, melalui arahannya ia meminta komitmen Freeport dalam menyerap tenaga kerja asal Gresik.
“Sebab, sedikit banyak dampak dari aktivitas Smelter Freeport juga turut adil terjadinya banjir rob (pasang air laut) di wilayah Mengare, Manyar, kemarin. Makanya, kami minta anak-anak daerah ini bisa bekerja, sambil terus kita minta agar diantisipasi juga terkait potensi banjir rob di beberapa wilayah sekitar JIIPE,” tandasnya.
Dari situ, pihaknya juga meminta Freeport menggandeng pengusaha lokal dalam hal pekerjaan subkontraktor.
“Hal ini agar perekonomian di Gresik juga tumbuh dan pengusaha kita bisa lebih cepat naik kelas”. Terangnya.
Terakhir, Abdul Qodir juga berharap Freeport nantinya mampu berkolaborasi dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendukung pelaksanaan proyek.
“Untuk UKM dan UMKM kita bisa digandeng Freeport untuk memenuhi kebutuhan pekerja di dalam, semisal katering. Itu bisa pakai ketering lokal (Gresik)”. Pungkas Abdul Qodir mengakhiri.
