Liputanjatim.com – Apa yang dikhawatirkan oleh Wakil ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah terjadi juga. Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Jokowi kembali ngeprank masyarakat Indonesia terkait kenaikan BBM Subsidi. Sebelumnya pemerintah menyatakan BBM Subsidi jenis Solar dan pertalite akan naik pada tanggal 1 September kemarin, sehingga masyarakat panik sehari sebelumnya, antrian panjang dan keributan di SPBU terjadi pada 31 Agustus malam.
Hingga Kamis Siang, harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Masyarakat pun menyambut dengan gembira karena pemerintah dinilai mendengarkan aspirasinya. Namun siang ini masyarakat dikejutkan, Jokowi resmi mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi. Pertalite dari harga Rp 7.650, kini menjadi Rp. 10.000. Sedangkan solar dari harga 5.150, kini Rp 6.800.
Kebijakan energi yang diambil pemerintah pusat tersebut akhirnya diminta untuk kembali direview. Karena kondisi ekonomi masyarakat yang amat tidak memungkinkan setelah dilanda covid-19 2 tahun lamanya. Anik menuturkan bahwa masyarakat baru saja memulai ekonomi untuk bangkit, namun kebijakan pemerintah pemerintah amat berseberangan. Kenaikan BBM bersubsidi yang berdampak langsung terhadap rakyat kecil dan menengah. Dimana daya beli masyarakat menurun akibat harga kebutuhan bahan pokok seperti sembako ikut naik.
“Sepertinya ini yang luput dari perhitungan pemerintah. Kenaikan BBM bersubsidi menimbulkan inflasi yang tajam pada sektor pangan, rakyat kecil makin menjerit,” ungkapnya.
Jika hal tersebut diteruskan terjadi, maka rakyat yang mulai menuju sejahtera akan jatuh pada garis kemiskinan. Berbagai studi dan bahkan contoh kebijakan menaikkan BBM subsidi telah ada. Pada masa SBY misalnya, kenaikan BBM 30% tahun 2005 membuat peningkatan angka inflasi dan jumlah masyarakat miskin.
Inflasi dan harga sembako yang melambung tinggi tersebut dikhawatirkan menimbulkan ceos atau konflik sosial pada masyarakat bawah yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk membeli.
“Ketakutan kami, kriminalitas meningkat. sudah teorinya dimana kemiskinan di suatu daerah tajam, angka kriminalitas juga akan tinggi juga,” ujarnya.
Sebab itu, Sekretaris DPW PKB Jawa Timur itu meminta pemerintah untuk segera membuat kebijakan berupa bantalan sosial seperti BLT, sebagai kebijakan jangka pendek. Namun Anik mengingatkan pemerintah untuk memperbarui atau update data penerima bantuan yang selama ini dimiliki oleh pemerintah. Sebab selama covid-19 berlanjut, banyak masyarakat kelas menengah yang jatuh miskin, namun juga tidak dipungkiri, ada beberapa masyarakat yang sudah sejahtera.
“Update data ini penting untuk hindari timbulnya konflik di masyarakat. Data bantuan covid-19 kemarin cukup jadi pelajaran. Data penerima hak bantuan tidak di lapangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Anik meminta satgas pangan untuk difungsikan dan bekerja lebih extra dalam pengawasan stabilitas sembako Sebab dengan kenaikan BBM tersebut diprediksi akan terjadi permainkan harga pangan. “Operasi pasar harus rutin, intensif guna mencegah permainan harga. Satu sisi PR klasik pemerintah juga harus segera diselesaikan, yaitu ketika musim panen tiba harga harus stabil, tidak boleh anjlok,” sambungnya.
Legislator yang membidangi ekonomi riil tersebut sangat berharap kepada pemerintah untuk segera membuat kebijakan pro terhadap ekonomi mikro. Seperti Anggaran pupuk bersubsidi agar ditambah dan modal lunak untuk UMKM juga ditambah. Kebijakan anggaran subsidi tersebut guna memperkuat ketahanan pangan nasional dan membangkitkan sektor ekonomi mikro UMKM.
