Liputanjatim.com – Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Mojokerto terus mengambil langkah preventif untuk mencegah penyebaran virus Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) yang semakin meningkat di wilayahnya.
Tercatat sebanyak 244 ekor sapi terjangkit PMK, dengan 16 di antaranya mati pada bulan Desember 2024.
Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Disperta Kabupaten Mojokerto, Tutik Suryaningdyah, mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan petugas kesehatan hewan di lapangan untuk memberikan perawatan terbaik bagi ternak yang terinfeksi.
Menurutnya, upaya pengobatan yang intensif dilakukan dengan tujuan untuk mencegah agar PMK tidak semakin meluas.
“Petugas memberi pengobatan dan vitamin terhadap sapi-sapi yang terjangkit PMK” kata Tutik, Sabtu (4/1/2025).
Selain itu, Disperta juga telah menyiapkan langkah-langkah disinfeksi untuk meminimalisir penyebaran virus. Langkah ini termasuk penyemprotan disinfektan ke kandang sapi yang terjangkit PMK. Penyemprotan ini bertujuan untuk membunuh virus yang menyebabkan penyakit mulut dan kaki pada ternak.
“Disinfektan itu untuk disemprotkan ke kandang mereka. Penyemprotan disinfektan untuk membunuh virus penyebab PMK. Kami sampai saat ini masih menunggu alokasi vaksin dari Pemprov Jatim karena dari Kementerian sudah tidak ada. Sedangkan di APBD, kami belum ada anggaran untuk pengadaan vaksin” tambah Tutik.
Lebih lanjut, ia juga memberikan imbauan kepada para peternak untuk menjaga kondisi sapi-sapi yang terjangkit agar tetap dalam kondisi baik. Salah satu hal yang penting untuk dilakukan adalah memastikan sapi-sapi yang sakit tetap makan agar tidak terjadi kematian.
“Para peternak juga sebisa mungkin agar bisa memastikan sapi yang sakit tetap makan untuk mencegah kematian. PMK tidak menular ke manusia. Daging dari ternak yang terjangkit PMK tidak berbahaya, aman dikonsumsi” jelasnya.
Meskipun situasi ini menambah kekhawatiran di kalangan peternak, pihak Disperta Mojokerto berharap agar masyarakat tetap tenang dan tidak panik.
Pihaknya terus berupaya untuk menangani kasus PMK secara maksimal demi menjaga kesehatan hewan ternak dan mencegah kerugian yang lebih besar bagi sektor peternakan.
