Liputanjatim.com – Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani meninjau kesiapan pelaksanaan G20 di Bali beberapa waktu lalu. Dia berpesan agar jajaran Kemenkeu di Bali dapat bekerja keras membantu pemerintah memulihkan perekonomian yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Sri Mulyani juga berharap agar unit kerja Kementrian Keuangan di wilayah Bali membantu menyukseskan event G20 di Bali dan menjaga nama baik Indonesia. Menurutnya, hal ini bisa menjadi momentum untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang G20 dan manfaatnya terhadap perekonomian Bali.
“Selamat bekerja keras membangun dan memulihkan ekonomi di Bali, bekerja bersama, sinergi gunakan keuangan negara sebagai instrumen efektif membangun kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” ungkap Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Rabu (24/11/2021).
Dalam kesempatan tersebut hadir Kepala Kanwil Bea Cukai Bali, NTB dan NTT, Susila Brata. Dia memaparkan capaian kinerja dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Bea Cukai Bali Nusra.
“Saat ini penerimaan negara telah tercapai, dan diproyeksikan sampai dengan akhir tahun penerimaan tersebut akan terus meningkat dan tercapai sesuai target yang ditentukan,” ungkap Susila.
Dari sisi PEN, Bea Cukai Bali Nusra melakukan asistensi terhadap perusahaan terutama Industri Kecil Menengah (IKM) yang berorientasi ekspor yang sampai saat ini sudah berhasil realisasi ekspor, salah satunya ekspor 1 ton kakao produk asli Bali.
Selain itu, asistensi dilakukan terhadap Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) dan asistensi WSBK di Lombok. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian capaian kinerja oleh Kepala Kanwil DJP Bali, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali dan Kepala Kanwil DJKN Bali & Nusa Tenggara
Sebagai informasi, dalam kunjungan tersebut Sri Mulyani didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Heru Pambudi, Dirjen Pajak Suryo Utomo, Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata, Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto, Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti, Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi, Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Hidayat Amir, dan Pejabat Eselon III Kanwil DJBC Bali, NTB & NTT.
