Liputanjatim.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) saat ini tengah melakukan sejumlah langkah untuk merevitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditengah era New Normal. Salah satunya adalah dengan memberikan nomor registrasi kepada setiap BUMDes.

Menteri Desa PDTT menjelaskan, pemberian nomor registrasi tersebut adalah bagian dari langkah strategis yang dilakukan Kemendes PDTT agar BUMDes memiliki kredibelitas. Karena selama ini pengawasan dan pendampingan terhadap BUMDes masih belum berjalan secara sistemik.

“Kita melakukan upaya revitalisasi dengan beberapa langkah strategis. Langkah strategis yang kita ambil misalnya pemberian nomor register agar BUMDes lebih kredibel,” kata Abdul Halim dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Rabu (8/7/20).

Tujuan pemberian nomor registrasi tersebut salah satunya yaitu agar pendampingan yang dilakukan oleh Kemendes PDTT kepada setiap BUMDes berjalan secara sistematis.

“Saya ingin perjalanan ke depan pendampingan kita kepada BUMDes betul-betul sistemik. Salah satu bentuknya BUMDes harus mendapatkan register dari Kementerian Desa,” ujar Gus Menteri sapaan akrabnya.

Gus Menteri menambahkan, Kementerian Desa dan PDTT akan memberikan nilai tawar kepada BUMDes untuk mengakses permodalan dari sejumlah pihak, termasuk bank. Hingga hari ini, 10.629 BUMDes yang telah teregister sementara 8.300 BUMDes lainnya tengah mengikuti proses verifikasi dan validasi.

Selain registrasi BUMDes, sejumlah langkah yang disiapkan Kemendes PDTT adalah penyediaan apilikasi digital BUMDes untuk pengelolaan berbagai jenis usaha serta mendorong replikasi BUMDes digital yang telah sukses untuk dikembangkan di tempat lain.

“Kita harus mengambil peluang reborn ekonomi yang didukung dengan stimulus dari Pemerintah untuk korporasi maupun UMKM. Oleh karena itu, BUMDes harus ambil peran mulai dari wisata desa, produk unggulan desa, kemudian proses pengolahan berbagai macam produksi desa,” tambahnya. [aw]