Liputanjatim.com – Ratusan warga terdampak banjir di Kecamatan Kendit harus menelan kekecewaan atas mangkraknya perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir.
Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo menyarakan belum mempunyai anggaran yang memadai untuk melakukan perbaikan insfrastruktur pembangunan pasca banjir, Rabu 5 Maret 2025.
Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo, Wawan Setiawan, mengatakan untuk saat ini anggaran untuk rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat diterjang banjir bandang di wilayah Kecamatan Kendit belum ada atau masih dalam proses.
“Saat ini kita masih memproses anggaran untuk perbaikan infrastruktur pembangunan yang rusak akibat banjir,” kata Sekda Situbondo, Wawan Setiawan.
Hal serupa juga diungkapkan Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Situbondo, Sruwi Hartanto. Ia mengatakan bahwa penanggulangan dampak banjir masih sangat minim, karena tidak ada anggaran.
“Dari dana APBD Kabupaten yang di kami minta dari dana BTT, kami diberi anggaran untuk operasional, yang diajukan ke provinsi, dananya belum cair, dalam proses,” akunya.
Sruwi menyatakan belum bisa memastikan perbaikan 118 rumah yang rusak akibat banjir. Hingga saat ini, warga terdampak masih tinggal sementara di rumah keluarga, bahkan ada yang menyewa.
“Kami akan mendatangi lagi Dinas Cipta Karya dan Permukiman Jawa Timur, ingin meminta bantuan, semoga ada peluang untuk dapat bantuan perumahan,” tuturnya.
Sebelum dana cair, BPBD Situbondo melakukan perbaikan sarana prasarana rusak dengan sistem gotong royong.
“Di beberapa lokasi itu sudah dilakukan perbaikan tanggul yang jebol, dilakukan oleh dinas PU bersama warga masyarakat dengan cara gotong royong, mengingat alat berat yang diberikan pinjaman oleh dinas provinsi itu tidak termasuk BBM,” urai Sruwi.
Ia menyebut, Bupati Situbondo terpilih menyoroti perbaikan dampak banjir.
“Pak Bupati berkomunikasi ke Jakarta, kemarin Pak Bupati menyampaikan mau ke Gubernur terkait dengan Jalan Pantura yang rusak akibat banjir,” cetusnya.
Sementara itu, Camat Kendit, Faishol Afandi, mengajak warga untuk bergotong royong memperbaiki saluran sungai yang rusak. Namun, ia mengeluhkan tidak ada kepastian instruksi dari Pemkab Situbondo.
“Tidak ada surat edaran, tidak ada kebijakan tegas, seperti realisasi bantuan bronjong, tidak ada batunya,” keluhnya.
Sedangkan Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, mengaku belum mengetahui perkembangan dana penanganan dampak banjir. Ia berjanji akan mengundang Pemkab Situbondo, khususnya OPD terkait untuk membahas permasalahan ini.
“Kita panggil Senin (10/3/2025),” ujarnya singkat.
Untuk diketahui, sebelumnya BPBD Situbondo telah mengajukan perbaikan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait perbaikan jembatan dan rumah di kecamatan Mlandingan. Namun, hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut.
