Peristiwa

Jelang Pemilu 2019, Pak Halim: Pesta Demokrasi Harus Dihadapi Riang Gembira

Penulis

Februari 4, 2019

Liputanjtim.com – Memasuki tahun politik, berbagai unsur pemerintahan se Jawa Timur menggelar rapat koordinasi terkait ketertiban dan keamanan.

Mengusung tema “Jawa Timur Siap Wujudkan Pemilihan Presiden RI dan Pemilihan Anggora DPR/DPD dan DPRD 2019 Aman dan Demokratis”. Acara tersebut ditempatkan di Convention Hall Grand City pada, Senin (4/2/2019).

Tampak hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Provinsi Jatim Abdul Halim Iskandar, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Bupati Pamekasan Badrut Tamam, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Mayjen Soedarmo, Pandam V Brawijaya Mayjen TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi, Kapolda Jatim Irjen Pol Lucky Hermawan, dan segenap lapisan pemerintahan mulai dari unsur Kepala Daerah Se Jatim, Forkompimda, Kapolres, Kodim, hingga Camat.

Ditemui usai acara, Ketua DPRD Provinsi Jatim Abdul Halim Iskandar atau akrab disapa Pak Halim mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut diselenggarakan untuk menciptakan pemilu yang damai dan kondusif di Jawa Timur.

“Pertemuan ini memang dimaksudkan untuk membahas kondusifitas di Jawa Timur. Apalagi mengingat efek Pilpres menyebabkan masyarakat sudah terpolarisasi. Hal inilah yang harus kita pikirkan bagaimana formulanya,” ungkap Pak Halim.

Selain itu, Ketua DPW PKB Jatim tersebut mengingatkan jika pemilu adalah gelaran dari pesta demokrasi. Dan, bukan lagi ajang untuk memutus tali silaturahmi gegara beda pilihan pada pemilu tahun ini.

“Oleh karena itu, Pemilu 2019 ini harus kita pahami bersama bahwa ini adalah pesta demokrasi yang harus kita hadapi dengan riang gembira. Bahwa beda pilihan itu adalah hak individu, akan tetapi saling bermusuhan itulah yang harus kita hindari,” sambung Pak Halim.

Sementara itu, dalam sambutannya Gubernur Jawa Timur mengklaim jika golput tidak akan sebesar tahun kemarin. Sebab, menurutnya, tingkat kepercayaan publik naik drastis pada pemilu tahun ini.

“Insya Allah partisipasi di Pilpres dan Pileg 80% atau yang sah 80%. Jadi masyarakat tidak ada yang tidak merasa terwakili oleh pilihannya,” pungkas Pakdhe Karwo.