JAKARTA – Bola panas soal rencana tabungan perubahan rakyat (Tapera) masih terus bergulir. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menegaskan, pihaknya bakal memanggil pemerintah untuk meminta penjelasan soal rencana Tapera yang dilakukan lewat skema  pemotongan 2,5 persen setiap gaji pekerja di Indonesia.

Gus Imin, panggilan akrabnya menuturkan, pihaknya tak ingin rencana pemerintah tersebut memberikan beban tambahan bagi masyarakat. Tentu rencana itu kurang tepat dilakukan di tengah kelesuan ekonomi saat ini.

“Jadi DPR akan memanggil pihak-pihak dari pelaksanaan itu sehingga jangan memberatkan apalagi di tengah kesulitan ekonomi kita,” kata Gus Imin di kompleks parlemen DPR RI, Selasa (28/5/2024).

Saat ini, lanjutnya, pihaknya terus mengawal rencana Tapera itu supaya tidak menjadi beban tambahan baru bagi masyarakat. Bukan hanya pemerintah, pihaknya juga akan memanggil kelompok buruh, dan industri perbankan yang terlibat dalam program itu.

“Kita harus evaluasi dan tidak membuat letupan baru. Semua, ada bank tabungan, pihak-pihak buruh,” jelasnya.