Liputanjatim.com –  Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan pembentukan platform Jejaring Desa ASEAN atau ASEAN Network Village (AVN) untuk memperkuat posisi desa-desa di ASEAN dengan saling berjejaring dan berkolaborasi dalam menghadapi tantangan perdesaan. 

Jejaring Desa ASEAN Juga akan memperluas akses potensi desa sehingga memberikan peluang lebih besar bagi produk desa menembus pasar regional dan internasional. 

“ASEAN Villages Network (AVN) membuat suara desa didengar di tingkat lokal, nasional dan regional hingga internasional,” kata menteri yang akrab disapa Gus Halim ini, Rabu (10/05/2023). 

Disamping itu, dengan berjejaring, desa-desa ASEAN dapat bertukar strategi dalam infrastruktur serta penggunaan digital, meningkatkan ketrampilan serta mempromosikan inovasi digital di tingkat perdesaan.  

Gus Halim juga menjelaskan  Jejaring Desa ASEAN atau AVN juga merupakan platform terbuka untuk mendiskusikan dan mempertukarkan (sharing knowledge) berbagai isu yang terkait dengan pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan dan kebijakan pembangunan perdesaan di masa mendatang. 

Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ASEAN, dengan menggunakan forum pembelajaran kolaboratif sebagai pendorong berbagi praktik baik, saling belajar, mempromosikan pengembangan masyarakat pedesaan yang inovatif, progresif, mandiri dan berkelanjutan. 

Hal ini akan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang peduli di negara-negara anggota ASEAN. Dengan demikian, desa-desa di ASEAN akan semakin Kuat.

“Jaringan desa-desa di seluruh ASEAN juga akan berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman yang lebih baik terkait budaya, serta memperkuat identitas ASEAN,” kata Gus Halim. 

Gus Halim juga menjelaskan Latar Belakang dari AVN adalah karena Pembangunan pedesaan masih menjadi fokus utama pembangunan di Asia Tenggara, yang merupakan rumah bagi 8,5% populasi dunia serta pandemi COVID-19 memperparah tantangan yang sudah ada sebelumnya terhadap pembangunan perdesaan.

Tantangan seperti ketahanan pangan, konektivitas, pasokan listrik dan air, pendidikan/literasi, ketenagakerjaan, migrasi ke daerah perkotaan, reformasi pertanahan, dan defisit infrastruktur. 

“Pandemi ini juga telah mengganggu upaya untuk mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030,” jelasnya.

Untuk diketahui, acara puncak KTT ASEAN ke-42 digelar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari 9-11 Mei 2023. Penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN 2023 di Labuan Bajo ini akan memberikan dampak pada masyarakat khususnya dalam mendorong kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja.

Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (SOMRDPE) ASEAN menjadi salah satu badan sektoral Pilar Kerja Sama Masyarakat Sosial Budaya yang terdiri dari para pejabat senior negara anggota ASEAN yang membidangi Pembangunan Perdesaan dan pengentasan Kemiskinan. 

Di Indonesia, Focal Point (Pumpunan Nasional) SOMRDPE ASEAN dipercayakan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sejak tahun 2020 melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, selaku Ketua Pilar Sosial Budaya ASEAN di Indonesia dan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Penanggung Jawab Penyelenggaran Kegiatan Pumpunan Nasional ASEAN Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication. 

Untuk memperkuat dan mengkoordinasikan kolaborasi ASEAN tentang pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan di bawah kerja sama fungsional ASEAN dan untuk mengimplementasikan rencana aksi, negara-negara anggota sepakat bahwa para Menteri ASEAN tentang Pembangunan Pedesaan dan Pemberantasan Kemiskinan (AMRDPE) akan berusaha untuk bertemu setidaknya sekali dalam dua tahun dan secara informal di antaranya.

Pertemuan-pertemuan tersebut diselenggarakan dan dipimpin secara bergilir dan untuk mengadakan pertemuan pejabat senior ASEAN tentang pembangunan perdesaan dan pemberantasan kemiskinan (SOMRDPE) setidaknya sekali setahun. 

Pada Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan National Calendar Pilar Sosial Budaya pada Masa Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023, Indonesia sebagai Focal Point SOMRDPE akan melaksanakan 2 (dua) pertemuan, yaitu: ASEAN Collaborative Forum on Localizing 2030 SDGs in the Village dan ASEAN Rural Culture Expo in the Framework of ASEAN Identity.

Dalam pertemuan itu disepakatilah ASEAN Villages Network (AVN) atau Jejaring Desa ASEAN yang pertama.

Untuk tahap awal, AVN akan fokus pada 3 (tiga) area/lokus kerja sama tematik, yaitu yang pertama desa wisata karena wisata yang selama ini cenderung ditangani pada level-level tertentu bisa saling dipromosikan sampai ke level desa di ASEAN.

Kedua, desa digital karena sesuai dengan perkembangan zaman bertujuan dalam hal pemasaran desa wisata dan produk unggulan desa, serta mempercepat dan memperkuat dan meningkatkan literasi digital masyarakat desa agar upaya menangkal dan memerangi hoax juga bisa dilakukakan sampai level desa. 

Terakhir Desa OVOP (One Village One Product) karena untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui produk-produk unggulan desa yang nantinya diharapkan dibangun BUMDes Bersama lintas negara ASEAN untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Desa-desa yang menjadi Pilot Project pun sudah ditetapkan seperti  untuk desa wisata Desa Mangunan di Bantul DIY, Desa Kembang Kuning di Lombok Timur NTB, Desa Sekapuk di Gresik Jatim. 

Untuk desa digital Desa Cibiriu Wetan di Bandung Jabar, Desa Duda Timur di Karangasem Bali, Desa Kubu di Kubu Kalimantan Barat. 

Untuk Desa OVOP Desa Muara Badak Ulu di Kutai Kartanegara Kaltim, Desa Namang di Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung, Desa Blendung di Pemalang Jawa Tengah.

Sementara itu,  Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito yang juga penanggung jawab penyelenggaraan kegiatan pumpunan nasional ASEAN SOMRDPE  memgatakan, forum ini diharapkan bisa membangun kolaborasi lintas sektor dalam rangka pembangunan desa dan perdesaan agar mampu bersinergi dan memiliki daya saing sehingga memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara dan secara luas untuk kemajuan kawasan ASEAN. 

AVN diharapkan sebagai jaringan desa, kelompok desa, dan asosiasi desa yang terbuka, mandiri, dari bawah ke atas di seluruh AMS yang bertujuan untuk bertukar pandangan dan pengalaman mereka tentang solusi berkelanjutan dalam menanggapi tantangan pembangunan pedesaan, termasuk upaya mempromosikan transformasi dan inovasi digital di daerah pedesaan. 

Platform awal AVN adalah tempat hingga 3 (tiga) desa dari masing-masing AMS, termasuk kelompok desa dan/atau asosiasi – dengan ruang untuk ekspansi ketika matang – bekerja menuju tujuan bersama pembangunan pedesaan berkelanjutan. 

Ini akan mencakup Perwakilan Nasional untuk mensinergikan upaya pembangunan di semua tingkatan serta negara-negara AMS juga bisa belajar tentang kebijakan pembangunan desa di Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara yamg memiliki kebijakan pembangunan desa yg terbaik di ASIA sehingga ini sekaligus menjadi benchmark bagi negara-negara lain terkait pembangunan desa.

Untuk diketahui, Association of Southeast Asian Nations atau disingkat ASEAN adalah perhimpunan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. Asosiasi ini mengembangkan hubungan persahabatan, kerja sama, dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan negara-negara dan organisasi serta lembaga sub-regional, regional, dan internasional. 

Terdapat delapan agenda pertemuan dalam KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo yang tujuh di antaranya akan dipimpin oleh Presiden Jokowi. Adapun kedelapan agenda KTT ASEAN 2023, yakni: sesi pleno; pertemuan dengan wakil-wakil dari ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA); ASEAN Youth; ASEAN Business Advisory Council (ABAC); High-Levwl Task Force on ASEAN Community Post-2025 Vision (HLTF-ACV); sesi retreat KTT; dan KTT ke-15 Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Terdapat tiga pilar Kerja Sama dalam ASEAN yaitu Pilar Kerja Sama Masyarakat Politik dan Keamanan, Pilar Kerja Sama Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Pilar Kerja Sama Masyarakat Sosial Budaya. Didalam Kerja Sama Masyarakat Politik dan Keamanan terdapat 3 Badan Sektoral, Pilar Kerja Sama Masyarakat Ekonomi ASEAN terdapat 9 Badan Sektoral dan Pilar Kerja Sama Masyarakat Sosial Budaya terdapat 13 Badan Sektoral.