Liputanjatim.com – Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin meresmikan Kawasan Pangan Nusantara (KPN) seluas 1.123 hektare di Desa Talaga, Kecamatan Dampalas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada Rabu (4/10/2023).

Dalam pidatonya, Ma’ruf Amin menegaskan keberadaan Kawasan Pangan Nusantara harus mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, melalui penguatan sentra produksi pangan.

Selain itu, adanya KPN, harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sektor pangan, mendekatkan akses modal serta memperkuat daya saing produk lokal dan kelembagaan.

“Tanpa meninggalkan semangat untuk menjaga kelestarian ekologi,” kata Ma’ruf Amin.

Lebih lanjut, menurut Wapres, KPN Sulteng yang letak geografisnya dekat dengan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) juga akan berperan penting untuk memenuhi kebutuhan pangan di IKN di Provinsi Kalimantan Timur yang penduduknya akan semakin meningkat.

“Sekaligus memberikan dukungan, utamanya dalam bidang pertanian, perkebunan dan peternakan dengan tetap menjaga kebutuhan Provinsi Sulawesi Tengah, maupun Kabupaten Donggala,” kata Ma’ruf Amin.

Agar optimal kebermanfaatannya, Wapres meminta agar KPN didukung dengan pembangunan sarana prasarana untuk menunjang proses tanam hingga pendistribusian nantinya, baik ke IKN maupun ke seluruh wilayah Indonesia.

“Perlunya pembangunan infrastruktur guna mendukung distribusi pangan ke IKN, seperti jalan dan jembatan dari daerah penghasil pangan ke pelabuhan, maupun infrastruktur transportasi laut,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Wapres pun mengingatkan, bahwa keberhasilan pengelolaan KPN untuk mewujudkan ketahanan pangan bukanlah kerja mandiri. Melainkan, kerja bersama dengan seluruh pihak terkait juga masyarakat agar cita-cita mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia dapat tercapai.

“Untuk itu, guna mendukung pembangunan Kawasan Pangan Nusantara, saya minta dilakukan kerja sama dan sinergitas multipihak, khususnya untuk mendukung suplai pangan di IKN,” pintanya Wapres.

Wapres berpesan, agar pengembangan KPN tidak melupakan masyarakat sekitar yang berada di dekat lokasi. Lebih dari itu, keberadaan KPN diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat Donggala pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

“Saya menaruh harapan, agar pembangunan dan pengelolaan Kawasan Pangan Nusantara melibatkan masyarakat setempat melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani atau korporasi petani, serta tetap mengedepankan keluhuran nilai-nilai dan kearifan lokal,” katanya.

Diakhir pidatonya, Wapres tak lupa memberikan apresiasi kepada seluruh pihak terkait dari tingkat pusat hingga daerah atas sinergi yang dilakukan dalam mewujudkan KPN di Provinsi Sulawesi Tengah ini.

“Saya mengapresiasi semua pihak yang telah berkolaborasi mendukung terwujudnya Kawasan Pangan Nusantara. Semoga hal ini menjadi bagian dari langkah Indonesia menjadi negara yang subur dan makmur,” katanya.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar usai peresmian KPN oleh Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan optimalisai pengelolaan KPM akan menunjang tercapainya ketahanan pangan di Indonesia.

“Kewajiban negara adalah menjamin ketersediaan pangan bagi setiap warga negara,” katanya.

Pasalnya, lanjut Gus Halim, ketersediaan pangan bagi seluruh warga bangsa menjadi indikator ketahanan pangan sebuah negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tentang Pangan menyebutkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup.

“Baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan,” kata Profesor Kehormatan Unesa ini.

Gus Halim menegaskan salah satu langkah kongkrit penguatan ketahanan pangan adalah penggunaan dana desa. Menurutnya prioritas Penggunaan Dana Desa salah satunya adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan nabati dan hewani.

“Diharapkan desa dapat mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan disesuaikan dengan potensi Desa masing-masing, karena pemenuhan pangan dapat berkaitan dengan upaya pencegahan stunting dan penanggulangan kemiskinan ekstrem,” kata Gus Halim.