Liputanjatim.com – Puluhan santri yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Santri Kota geruduk kantor DPW PPP Jawa Timur Jalan Raya Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Rabu (31/08/2022).
Aksi demo ini buntut dari ketersinggungan kaum satri terhadap statmen Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengenai amplop kyai.
Koordinator Forum Komunikasi Santri Kota MH Sholeh menyebutkan, puluhan santri yang datang terdiri dari santri di beberapa pondok pesantren di Surabaya. Dengan membawa pamflet, para santri ini, ia katakan mendesak Suharsono mundur dari Ketum PPP.
“Kami beri waktu 3 kali 24 jam dari sekarang, kepada DPW PPP Jatim untuk memberikan kejelasan atau tanggungjawab dari PPP Pusat atau PPP Jatim ini melayangkan surat secara resmi. Kalau tidak, maka kita akan ada aksi yang lebih besar lagi,” tegasnya.
Bagi Forum Komunikasi Santri Kota, lanjutnya, Suharso sudah tidak layak lagi memimpin partai berlambang Ka’bah ini. Statmen amplop kiai yang dilontarkannya begitu melukai hati para santri. Sebab, statmen tersebut dianggapnya bertolak belakang dengan apa yang terjadi selama ini di dalam pondok pesantren. Karena sejatinya pondok pesantren bukan tempatnya bagi amplop, tapi tempatnya bagi ilmu.
“Nah, kita tidak terima oleh statemen seperti itu. Kalau bagi kita, Suharso sebagai ketua umum partai tentunya mengetahui kalau korupsi itu adanya di DPR, bukan di (pondok) pesantren. Di sana (pondok pesantren) adanya transfer keilmuan yang terjadi. Kita tidak ingin masyarakat teracuni oleh fitnah yang dilakukan oleh Suharso Monoarfa,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris DPW PPP Jatim Ahmad Jazuli yang menerima rombongan aksi mengatakan bahwa DPW PPP Jatim sudah melayangkan surat protesnya melalui ketiga majelis. Di antaranya Majelis Pertimbangan, Majelis Syari’ah, dan Majelis Pakar DPW PPP Jatim. Pihaknya telah memberikan tekanan yang sama dengan yang disampaikan oleh Forum Silaturahmi Santi Kota.
“Surat yang dilayangkan DPW PPP Jatim ini sudah direspons oleh Majelis ditingkat DPP atau pusat. Kemudian, dilanjutkan DPP juga sudah melayangkan surat kepada Ketua Umum PPP untuk segera mundur. Untuk prosesnya, yang pasti sudah diatur di dalam aturan partai dan digodok di DPP,” ujarnya.
Kendati demikian, pihaknya menyebut dampak dari ‘amplop kyai’ di Jatim tidak berdampak pada elektabilitas kepartaian. Jazuli menjelaskan, dengan preseden buruk ini tentunya menjadi langkah tegas partainya untuk menegakkan aturan. Sehingga, momentum ini juga menjadikan pengurus DPW PPP Jatim untuk tetap berusaha sebaik mungkin untuk menjaga nama baik partai, lebihnya untuk membesarkan nama partai.
“Meskipun ini menjadi sedikit goyangan, tetapi ini tidak untuk melemahkan kita. Justru dari sini, kita akan lebih semangat dan optimis untuk mendulang suara-suara di pemilu nanti,” tuntasnya.
