Liputanjatim.com – Tragedi kecelakaan laut yang menimpa 13 siswa SMP Negeri 7 Kota Mojokerto di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta, mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak.

DPRD Kota Mojokerto, melalui Komisi 3, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pihak sekolah, serta perwakilan komite sekolah dan wali murid di Gedung DPRD Kota Mojokerto, Jumat (31/1/2025).

Dalam RDP tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili oleh Hadi Prayitno, SH., selaku Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, serta Ahmad Athoillah sebagai anggota Komisi 3 menyoroti berbagai aspek terkait insiden tragis tersebut.

Fraksi PKB melalui Komisi 3, yang juga diwakili oleh Ahmad Athoillah, mengajukan sejumlah rekomendasi strategis sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan di luar sekolah.
2. Memastikan peran komite sekolah lebih aktif dalam perencanaan kegiatan sekolah.
3. Mengoptimalkan peran guru dalam pengawasan dan pendampingan siswa dalam kegiatan outing class.
4. Memberikan pendampingan penuh kepada keluarga korban kecelakaan laut di Pantai Drini.
5. Menangguhkan seluruh kegiatan outing class di semua tingkatan sekolah di Kota Mojokerto hingga evaluasi selesai.
6. Meminta Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Pendidikan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen sekolah tingkat TK, SD, dan SMP.

Pada pertemuan tersebut, pihak SMPN 7 mengungkapkan bahwa sebelum kejadian, guru pendamping telah memberikan pengarahan kepada siswa agar tidak bermain di pantai karena ombak tinggi. Namun, terdapat 13 siswa yang tidak mengindahkan arahan tersebut dan pergi ke pantai tanpa sepengetahuan guru pendamping, hingga akhirnya terjadi kecelakaan laut.

Sementara itu, Ketua Komite Sekolah SMPN 7 mengungkapkan bahwa pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam rapat persiapan kegiatan outing class ke Yogyakarta. Komite sekolah sebelumnya telah menyarankan agar kegiatan ini ditunda hingga setelah Hari Raya, mengingat cuaca di bulan Januari yang sering hujan dan ombak laut yang tinggi. Namun, kepala sekolah tetap melaksanakan kegiatan tersebut dengan alasan sudah terjadwal dan mendapatkan persetujuan mayoritas wali murid melalui voting.

Fraksi PKB melalui Komisi 3 menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh sangat diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang. Mereka juga menekankan pentingnya sinergi antara sekolah, komite sekolah, serta Dinas Pendidikan dalam setiap perencanaan kegiatan yang melibatkan siswa di luar lingkungan sekolah.

DPRD Kota Mojokerto berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas guna memastikan adanya perbaikan sistem serta perlindungan maksimal bagi siswa dalam setiap kegiatan sekolah di masa depan.