Liputanjatim.com – Fraksi PKB DPRD Jawa Timur meminta kepeda pemerintah provinsi untuk menambah alokasi anggaran Biaya Penunjang Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) untuk lembaga Pendidikan yang berbasis madrasah (madarasah aliyah). Permintaan tersebut tidak lepas dari aspirasi yang disampaikan pengelola madrasah kepada fraksi PKB, bahwa alokasi BPOPP untuk madrasah amat minim jika dibandingkan dengan alokasi BPOPP lembaga pendidikan non madrasah.
Fauzan Fuadi, Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur menuturkan, kebijakan dalam peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan harus berjalan dengan adil tanpa adanya perlakukan yang berbeda, termasuk juga soal besaran alokasi anggaran. Hal tersebut juga bedasarkan pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, di Pasal 5 ayat 1. Dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
Dari dasar UU tersebut, Fauzan meminta distribusi alokasi anggaran BPOPP pada perubahan APBD Jatim 2021 bisa dilakukan secara merata untuk semua jenis sekolah.
“Kita meminta kepada eksekutif untuk menata ulang alokasi anggaran BPOPP pada postur perubahan APBD Tahun 2021 nanti,” ujarnya.
Lebih lanjut, politisi dari dapil Bojonegoro – Tuban itu juga meminta pengalokasian honor Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT) alokasi dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) dilakukan secara penuh selama 12 bulan. Hal tersebut dalam rangaka memenuhi hak para pejuang pendidikan yang minim perhatian.
Selama ini, Fauzan mendapatkan laporan dari PTT dan penyelenggaran pendidikan bahwa terjadi prosedur administrasi yang berbelit-belit sehingga menyulitkan proses pencairan. Karena itu, dirinya meminta eksekutif untuk melakukan perbaikan prosedur agar lebih ringkas dan lebih mudah.
“Agar penerima BPDGS dapat menerima haknya secara penuh tanpa dikurangi sedikitpun selema 12 bulan,”sambung Bendahara DPW PKB Jawa Timur itu.
