Liputanjatim.com – Puluhan kiai, habaib, dan ulama yang mengatasnamakan Forum Penyelamat Pemilu Jurdil (FPPJ) memberikan sikap tegas atas Pemilu 2024 yang dinilai mengalami kekacauan dan kontrofersi dalam pelaksanaannya.

Mereka dengan lantang menyatakan sikap tegas menolak hasil pemilu yang keluar dari nilai-nilai demokrasi. Setidaknya ada empat poin yang dihasilkan forum tersebut dan menjadi landasan utama untuk deklarasi. Poin pertama yang dibacakan deklatrator FPPJ dr. Habib Zainal Arifin begitu mencolok, karena tegas menolak hasil pemilu 2024.

“Kami menolak hasil pemilu 2024 yang penuh kecurangan, ketidakadilan, intervensi, intimidasi dan pengancaman,” katanya di Surabaya, Sabtu (24/2/2024).

Bahkan, hak angket yang akhir-akhir ini mencuat pun mendapat dukungan dari FPPJ dan termuat dalam poin deklarasinya. Hak angket sendiri menjadi jalan konstitusi yang sah dilakukan.

“Kami mendesak DPR RI untuk melaksanakan hak angket untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah,” ujarnya.

Lebih dari itu, mereka juga menyatakan mosi tidak percaya kepada hasil penyelenggaraan pemilu karena dinilainya sarat dengan kecurangan. Ruang kecurangan yang terlihat nyata dari berbagai bukti yang telah dikumpulkan sudah keluar dari norma demokrasi yang dijungjung tinggi di Indonesia.

“Kami menyatakan mosi tidak percaya kepada penyelenggara pemilu,” katanya.

Tidak hanya KPU yang disasar ketidak percayaannya. Presiden Joko Widodo pun juga sudah tidak mendapat kepercayaan mereka. Karena telah ikut campur mengintervensi pemilu dengan memihak kepada salah satu paslon.

“Kami menyatakan mosi tidak percaya kepada presiden RU yang tidak memberi teladan yang baik dalam pelaksanaan pilpres 2024. Dan kami mendesak DPR RI untuk memakzulkan presiden RI,” pungkas Habib Zainal.