Liputanjatim.com – Penyelenggaraan Porprov VII yang direncanakan berlangsung pada bulan September nanti dipastikan akan tetap berjalan sesuai rencana awal.
Pesta olahraga terbesar se Jawa Timur itu nanti akan berlangsung pada 9-16 September mendatang di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten/Kota Mojokerto, dan Kabupaten Jombang.
Kepastian tersebut muncul setelah Pemprov Jatim dan KONI Jatim menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jatim, Jumat (14/07/2023).
Sekretaris Daerah Pemprov Jatim Adhy Karyono mengatakan, diambilnya keputusan penyelenggaraan Porprov VII sesuai rencana awal dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan.
Ia menilai ajang Porprov merupakan hal yang sangat penting untuk mempersiapkan para atlet menyambut ajang yang lebih besar lagi seperti PON, POPNAS dan lainnya.
Karenanya Pemprov Jatim bakal memberi dukungan penuh dalam penyelenggaran Porprov mendatang agar dapat berjalan lancar, sukses, dan berhasil melahirkan atlet-atlet berprestasi.
Adhy bahkan menyebut, Pemprov Jatim akan menggelontorkan anggaran senilai Rp 15 Miliar untuk kesuksesan gelaran Porprov Jatim ke-VII tersebut.
Nantinya anggaran tersebut akan menambah alokasi hibah Pemprov yang diampu oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim untuk Koni Jatim sebelumnya senilai Rp 55 Miliar.
Penambahan anggaran tersebut menurutnya sesuai dengan perencanaan. Yakni dari proposal yang diajukan KONI Jatim Rp 21,5 Miliar, Pemprov mengalokasikan Rp 15 Miliar.
“Penambahan anggaran ini akan dibahas termasuk mekanisme untuk addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait hibah,” ujar Adhy.
Sementara Ketua Koni Jatim M Nabil menyampaikan, kepastian penyelenggaraan Porprov Jatim tahun 2023 ini menjadikan pihaknya bakal langsung berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan proses menuju Porprov.
Adapun terkait penambahan anggaran, Nabil menjelaskan bahwa hal itu karena cabor yang dipertandingkan juga bertambah. Sehingga wajar jika membutuhkan tambahan anggaran.
“Karena kalau dibanding dengan PON di Papua, ada penambahan cabor yang signifikan. Dari 65 cabor bertambah menjadi 87 cabor, maka ini butuh penyesuaian,” jelasnya.
