Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Hikmah Bafaqih memastikan bahwa pendidikan agama islam akan diakomodir atau masuk dalam Perda Pengembangan Pesantren yang sedang dibahas di parlemen Jawa Timur. Karena pendidikan agama islam seperti madrasah diniyah adalah ciri khas dari pendidikan yang ada di pesantren.

“Sejak awal F-PKB menginginkan pendidikan islam itu masuk dalam diktum yang di bahas perda pesantren. Madin itu pada dasarnya embrio pesatren. Dan banyak madin secara tradisional pendidikannya sama dengan pesantren,” ungkap anggota Pansus Raperda Pengembangan Pesantren itu usai menerima tamu dari Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), Senin (29/3/2021)

Ia menjelaskan bahwa pendidikan agama islam berbasis madarasah diniyah sebenarnya sudah mendapatkan pos anggaran sejak masanya Gubernur Soekarwo dengan nama Program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (PBPPDGS). Namun program tersebut perlu dikuatkan, sehingga pemda nantinya memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam mengalokasikan anggaran.

Hal tersebut kata Hikmah menjadi sebuah kewajiban pemerintah untuk mendukung berbagai kegiatan pendidikan madrasah diniyah. Sebab lembaga tersebut telah membantu pemerintah dalam menjamin tumbuh kembangnya anak bangsa. Dengan pendidikan madarasah yang ada di masyarakat mampu meminimalisir terjadinya problem sosial yang kerap menimpa anak-anak, seperti narkoba, pergaulan bebas dan ketergantungan kepada smartphone.

“Ini terjadi karena pemanfaatan waktu sekelas anak sekolah formal itu dengan adanya madin bisa lebih produktif, karena di madin juga dididik,” katanya.

Ia meminta pemerintah sebagai pengelola anggaran untuk tidak merasa terbebani dengan adanya perda pesantren. Pemikiran yang demikian kata Mantan Ketua Fatayat NU Jatim itu harus dihilangkan. Sebab pada kenyataannya, peran dari pada pesantren telah membantu negara dalam menyelenggarakan pendidikan sejak Indonesia belum merdeka.