Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Erjik Bintoro meminta Pemerintah Pusat menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi untuk para petani di Wilayah Jawa Timur pada tahun 2023 sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Hal tersebut berangkat dari data yang ada 2022, distribusi pupuk bersubsidi jenis urea terealisasi hanya 86% atau 1.032.152 ton dari total RDKK 1.198.047 ton. Sedangkan untuk jenis pupuk NPK dari RDKK sebanyak 1.512.534 ton hanya terealisasi sebanyak 45 persen atau 694.838 ton.

Tidak hanya itu, kondisi yang terjadi di lapangan, petani juga mengeluhkan soal pupuk bersubsidi sulit didapatkan. Sehingga petani harus berputar otak untuk mencari pupuk pengganti. “Nilai produksi terus naik, namun harga jual kerap kali anjlok, utamanya saat musim panen. Ini sangat merugikan petani kita,” ungkap politisi PKB itu, Rabu (14/12/2022).

Kurang maksimalnya dukungan kebijakan dalam keberlangsungan produksi pertanian ini dalam hal ini jaminan ketersedian pupuk bersubsidi membuat Erjik khawatir. Jawa Timur dalam beberapa tahun ke depan tidak mampu menjadi penyokong swa sembada pangan kembali. Sebagaimana data yang tersaji di BPS, produksi beras Jatim dari tahun ke tahun mengalami penurunan, seperti di tahun 2022 produksi beras sebanyak 5,752 juta ton, namun di tahun 2021 produksi menurun di angka 5,653 juta ton.

“Penurunan produksi selain faktor cuaca, ya karena faktor pupuk sulit didapat,” imbuhnya.

Sebab itu, Erjik meminta kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan untuk membuat kebijakan ketahanan pangan yang sustainable. Diantaranya jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani dan jaminan stabilitas harga produk pertanian, sehingga Nilai Tukar Petani (NTP) stabil dan naik.

“NTP itu bagian dari tolak ukur kesejahteraan petani. Sayangnya, NTP kita cenderung turun, ini bisa membuat petani enggan bertani lagi. Bahaya untuk ketahanan pangan nasional,” sambungnya.