Liputanjatim.com – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyoroti kinerja Dewan Pengawas (Dewas) PD Pasar Surya setelah dua pejabat perusahaan tersebut ditangkap oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak. Kedua pejabat tersebut diduga terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan parkir di bawah naungan perusahaan daerah itu.
Eri menegaskan bahwa Dewas memiliki peran penting dalam pengawasan kinerja perusahaan daerah, termasuk mencegah praktik korupsi. Fungsi pengawasan Dewas, menurutnya, sejalan dengan tugas pemerintah kota untuk menjaga integritas manajemen PD Pasar Surya.
“Dewas ini sebenarnya fungsinya sama dengan pemerintah kota. Jadi apa yang sudah ditemukan oleh Dewas, itu akan dikerjakan bersama dengan pemkot. Dewas juga bisa memberikan teguran,” ujar Eri, Kamis (12/12).
Lebih lanjut, Eri menyatakan bahwa peran Dewas perlu dioptimalkan agar pengelolaan pasar di Surabaya lebih baik. Ia menargetkan perbaikan menyeluruh di pasar-pasar tradisional, termasuk memastikan semua pedagang memanfaatkan fasilitas yang disediakan secara maksimal.
“Sebagaimana berlaku bagi kepala perangkat daerah (PD). Insyaallah pasarnya harus berubah, masa kerja ini sedang kita tata, karena jangka waktu Dewas terpilih tidak sama dengan Direksi,” tambahnya.
Eri juga menyampaikan harapan besar untuk pengelolaan pasar di Surabaya pada tahun 2026. Ia ingin semua pasar sudah tertata rapi, tanpa adanya lapak yang terbengkalai atau pedagang yang berjualan di luar area pasar. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kenyamanan dan keteraturan di lingkungan pasar.
Adapun dua pejabat PD Pasar Surya yang ditangkap adalah M Taufiqurrahman, mantan Direktur Pembinaan Pedagang, dan Masrur, Kepala Cabang Selatan. Kasus yang menimpa keduanya menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pihak terkait di PD Pasar Surya.
Dengan berbagai pembenahan yang direncanakan, Wali Kota Eri berharap kasus ini menjadi pelajaran penting untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme di tubuh perusahaan daerah tersebut. Fokus pada pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama pemerintah kota.
