Liputanjatim.com – Wali Kota Terpilih Surabaya, Eri Cahyadi, bersama kepala daerah terpilih lainnya akan melakukan pelantikan pada 20 Februari 2025. Usai pelantikan, Eri berencana mengajukan izin ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar dapat melakukan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya lebih cepat dari ketentuan yang berlaku.

Saat ini, Eri mengungkapkan bahwa sudah ada 200 proposal lelang jabatan yang masuk. Pekan depan, para pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga kepala bidang (Kabid) akan memaparkan visi-misi mereka terkait kontrak kinerja selama menjabat.

Setelah resmi menjabat pada 20 Februari, Eri akan segera mengajukan izin kepada Kemendagri. Sebab, berdasarkan aturan yang berlaku, kepala daerah baru bisa melakukan mutasi jabatan setelah enam bulan terlantik.

“Saya izin ke Kemendagri, karena wali kota boleh melakukan mutasi enam bulan setelah pelantikan. Ini akan dievaluasi yang sudah menjabat dua tahun (kepala dinas) hasilnya (yang disampaikan ke Kemendagri) ini,” ujar Eri saat ditemui detikJatim di kediamannya, Sabtu (8/2/2025).

Pemkot Surabaya berencana melakukan mutasi pejabat pada Maret, mempercepat proses tersebut lima bulan lebih awal dari aturan yang ada.

“Pelantikan kan Februari, kita sampaikan ke Kemendagri dari hasil proposal turun, baru lanjut, semoga nggak lama (keputusan Kemendagri). Kami juga akan pakai tenaga ahli perguruan tinggi untuk cari yang terbaik,” jelasnya.

Eri menambahkan bahwa lelang jabatan ini mencakup posisi kepala dinas, kepala bidang, serta jabatan struktural lainnya. Semua peserta seleksi akan memaparkan visi-misi mereka sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

“Dari situ nanti bisa dilihat semua pihak yang pantas menduduki jabatan. Sehingga tidak akan jadi polemik, tapi awal pemkot untuk ke depan benar-benar memilih yang punya kemampuan di bidang masing-masing,” pungkasnya.