Liputanjatim.com – Wali Kota Pasuruan Syaifullah Yusuf menjadi sorotan atas ketidak patuhannya yang pergi ke luar negeri namun tidak mengantongi izin cuti. Cerminan yang tak pantas dilakukan kepala daerah di tengah sorotan tentang etika baik yang harus dilakukan.
Sekretaris Jenderal PBNU tersebut diketahui pergi ke Amerika selama lebih dari lima hari sejak 8 Mei 2024 lalu, dengan alasan urusan keluarga. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2019 tentang tata cara perjalanan ke luar negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Pada pasal 28 disebutkan, jangka waktu izin perjalanan ke luar negeri dengan alasan penting untuk kepentingan keluarga paling lama 5 (lima) hari.
Padahal jika mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri dan UU tentang Pemerintah Daerah, seorang kepala daerah yang pergi ke luar negeri harus lebih dulu mengurus izin.
Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Pasuruan Abdullah Djunaedi mengatakan, sebagai seorang kepala birokrasi, Gus Ipul memberi contoh tidak baik kepada bawahannya, salah satunya menghambat jalannya kordinasi roda pemerintahan dan tidak mengindahkan tertib administrasi.
“Bagaimana birokrasi antar instansi kepemerintahan akan berjalan baik, jika sering ditinggal tanpa izin, apalagi ke luar negeri,” katanya, Minggu (19/52024).
Ia mengatakan, Kota Pasuruan membutuhkan kepala daerah yang selalu siap dan sigap sebagai penyelenggara urusan pemerintahan. Meski sudah ada yang mewakili di belakangnya, namun kehadiran walikota membuat birokrasi tidak pincang.
“Kehadiran Gus Ipul di kota yang kita cintai ini sangatlah berarti. Semua untuk pembangunan Kota Pasuruan,” tuturnya.
Ia menuturkan, selama ini Gus Ipul kurang fokus kepada pembanguan Kota Pasuruan dengan menjabat Sekjen PBNU. Oleh karenanya, kepergian Gus Ipul ke Amerika akan menambah catatan merah saat menjabat walikota. Sebagai tokoh nasional, pihaknya pun menyayangkan perilaku Gus Ipul yang dianggap semaunya sendiri.
“Saya menyayangkan prilaku Gus Ipul yang bertindak semaunya sendiri, belakangan Kota Pasuruan sering diabaikan karena urusan PBNU. Benar-benar pemimpin yang tidak layak dijadikan panutan,” ujarnya.
Menurut Djunaedi, pengalaman Gus Ipul di kepemerintahan dan organisasi kemasyarakatan tidak tercermin didalamnya. Ia pun mengingat kembali posisi Gus Ipul sebagai Sekjen PBNU yang dinilai tegas menindak pengurus NU di bawah yang tidak tertib peraturan organisasi. Melihat tindakannya yang demikian, Gus Ipul pun dipandang kontradiktif antara pernyataan dan perilakunya.
“Ini kontraproduktif antara perbuatan dan pernyataan dia selama ini. Dia selalu koar-koar tertib administrasi di PBNU, bahkan tidak segan memecat Ketua PCNU dengan dalih tidak tertib administrasi,” pungkas Djunaedi.
