LIPUTAN JATIM

DPRD Sentil Khofifah, Dinilai Pasif Terkait Skandal Kredit Fiktif Bank Jatim

Politisi PKB Muhammad Ashari di Gedung DPRD Jawa Timur.

Liputanjatim.com – Suara dukungan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Bank Jatim buntut skandal kredit fiktif Bank Jatim Cabang Jakarta yang mencapai Rp569,4 miliar masih nyaring terdengar.

Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Muhammad Ashari mengaku mendapat banyak dukungan baik dari DPRD ataupun masyarakat untuk terus berikhtiyar mengusulkan pansus Bank Jatim terbentuk.

“Alhamdulillah ditengah-tengah menjalankan ibadah puasa ini kita terus berikhtiar mempersiapkan Pansus Bank Jatim. Dukungan dari anggota diluar Fraksi PKB juga terus berdatangan, meski ada juga fraksi yang menolak bahkan melawan Pansus,” kata Ashari saat dikonfirmasi, Senin 17 Maret 2025.

Politisi PKB ini mengatakan kredit fiktif yang terjadi di Bank Jatim mendapat perhatian tidak hanya dilingkungan DPRD. tapi juga publik secara keseluruhan. Atensi tersebut dirasakannya ketika banyak pihak yang menghubunginya guna mendukung pembentukan pansus.

“Kasus Bank Jatim ini sudah menyita banyak perhatian. Teman-teman LSM, wartawan, aktivis juga sedang menyoroti skandal Bank Jatim. Saya ucapkan terima kasih atas atensi dan dukungan dari teman-teman. Kita di DPRD Jatim juga sedang berikhtiar, Fraksi PKB paling lantang meminta usut tuntas skandal Bank Jatim,” kata dia.

Ia mengaku usaha pembentukan Pansus Bank Jatim ini memerlukan kerja keras, pasalnya ada beberapa pihak tidak berkenan bahkan menolak wacana pembentukan pansus. Pansus akan cepat terbentik ini jika dukungan publik menguat.

Ashari menilai, Gubernur Jatim sendiri juga seperti tidak berkenan munculnya  wacana pembentukan Pansus Bank Jatim. Terbukti selama ini terkesan diam dan memasrahkan kasus kredit fiktif Bank Jatim kepada pihak berwajib.

“Harusnya Gubernur juga tidak diam atau memasrahkan permasalahan ke APH. Sampai detik ini saya amati belum ada sikap resmi Gubernur terkait skandal Bank Jatim. Padahal beberapa jajaran Komisaris orang terdekatnya Gubernur. Misalnya, Pak Sekda dan Prof. Mas’ud Said. Masak komisaris tidak tau dan tidak melapor,” ujarnya.

Lebih dari itu, kepercayaan publik, masih kata Ashari, lambat laun mulai menurun akibat banyaknya kasus yang menjerat Bank Jatim. Skandal Bank Jatim tidak hanya terjadi kali ini saja. Oleh sebab itu, pembentukan pansus salah satunya berorientasi menjaga kepercayaan publik agar tidak hilang.

“Ikhtiar ini kami lakukan semata-mata untuk mengembalikan kepercayaan publik. Bank Jatim sebagai salah satu BUMD yang memberikan kontribusi terhadap PAD harus terus dibenahi dan didorong agar bisa memberikan kenaikan deviden setiap tahunnya,” pungkasnya.

Exit mobile version