Liputanjatim.com – Dalam rapat paripurna hari ini Senin 19 Juni 2023, DPRD Ponorogo secara resmi membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).
Ketua DPRD Ponorogo Sunarto mengatakan, sebanyak delapan fraksi di DPRD Ponorogo menghendaki dibentuknya Pansus tersebut. Kedelapan fraksi tersebut yakni, fraksi Nasdem, PKB, Demokrat, Gerindra, Golkar, PKS, dan Amanat Persatuan.
“Tentunya untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut dan detail terkait Raperda Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan,” jelas Sunarto.
Baca juga: Lindungi Lahan Petani, DPRD Ponorogo Tekankan Raperda LP2B Menjadi Fokus Pemerintah
Ia juga menambahkan, seperti yang diketahui lahan produktif pertanian di Ponorogo sudah banyak yang beralih fungsi dan kepentingan.
“Maka perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut. Kita ini dibilang terlambat dari 38 Kabupaten yang ada di Jawa Timur,” tandas Sunarto.
Sementara itu, Bupati Sugiri Sancoko mengatakan bahwa keberadaan lahan pertanian saat ini terancam untuk kebutuhan lain, seperti permukiman, industri, dan lain sebagainya.
“Raperda ini harus benar-benar dibahas agar nantinya menjadi Perda berkualitas untuk menjamin perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan,” kata Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.
“Untuk itu diperlukan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengendalikan alih fungsi pertanian dan melindungi lahan pertanian produktif,” tambahnya.
Selain Bupati Sugiri Sancoko, rapat paripurna juga dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPRD Ponorogo, dan Forkopimda Kabupaten Ponorogo.
