Liputanjatim.com – DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah agar memberikan atensi serius menangani persebaran virus Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) pada hewan ternak berkuku ganda.
Anggota komisi B DPRD Jawa Timur, Agus Dono mengatakan, masyarakat pemilik ternak saat ini sudah nampak panik terhadap permasalahan yang menyerang hewan ternaknya ini. Permasalahan menjadi pelik saat ternak satu persatu mulai tumbang.
“PMK ini harus ditangani secara serius, terus terang masyarakat sedang menunggu, kapan vaksin itu dan obat-obatan akan turun,” kata Agus Dono saat dikonfirmasi, Senin (13/6/2022).
Politisi dari Fraksi Demokrat ini mendengar bahwasanya obat untuk pengentasan wabah PMK ini baru turun di bulan Agustus mendatang. Tentu waktu ini sangat lama, harus ada alternatif obat lain sambil lalu menunggu obat khusus tersebut.
“Menurut informasi akan turun baru bulan Agustus. Saya juga heran, apakah tidak bisa dicarikan obat-obat yang instan? Di daerah-daerah sudah dilakukan obat-obatan dari empon-empon dan sebagainya,” tuturnya.
Tidak hanya itu, ia juga mendorong pemerintah agar segera menyediakan anggaran untuk selanjutnya diperbantukan kepada para peternak. Dengan harapat mengurangi beban mereka sehingga mereka secara perekonomian tetap progres. Apalagi, sebagian besar masyarakat Jatim bertumpu pada ternak sebagai simpanan keuangan mereka.
“Kami mohon kepada pemerintah pusat tingkat satu maupun tingkat dua untuk menywediakan anggaran khusus untuk mengganti ternak mereka. Ini sangat penting agar perekonomian tumbuh lagi di sektor peternakan, kalau tidak pasti akan menurunkan sektor perekonomian kita, karena ini adalah sektor yang luar biasa,” harap Agus Dono
Hal serupa juga dikatan oleh Subiato, untuk perihal anggaran ini, Pemprov Jatim bisa menggunakan dana bergulir (Dagulir) yang berada di Bank Jatim maupun Bank UMKM Jawa Timur. Pemerintah harus lebih sigap terkait pembungaannya juga.
“Agar dana itu bisa termanfaatkan, intinya itu. Eman, pasalnya saat ini kan para peternak masih menjerit. Dana bergulir yang ada di Bank Jatim dan UMKN itu lebih terarah keperuntukannya, dan pemerintah harus juga membantu bunganya lebih murah lagi,” ujarnya.
