Liputanjatim.com – Bulan Ramadhan di 2022 tinggal mengitung hari. Namun kedatangan bulan Ramadhan ini disambut dengan merangkaknya harga bahan pokok.
Tingginya harga bahan pokok membuat ibu rumah tangga mengeluh, apalagi pemulihan ekonomi sejak pandemi Covid-19 baru saja dimulai.
Melihat kondisi tersebut, Anggota DPRD Jawa Timur Achmat Atho’illah berpendapat, kenaikan tersebut seharusnya tidak terjadi. Sebab ia katakan, pemerintah bisa melakukan pencegahan dini sebelum terjadi kenaikan harga bahan pokok. Salah satunya dengan melakukan beberapa pertimbangan matang disertai analisis lapangan dengan mengumpulkan fakta yang akurat.
Menurutnya, beberapa hal yang bisa dijadikan untuk mengantisapasi kenaikan harga pangan berdasarkan yang diketahuinya dari tahun ketahun yaitu, pertama pemerintah melalui kementerian Perdagangan melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga komoditas bahan pokok.
“Yang kedua pemerintah harus tegas menetapkan kebijakan fiskan ekspor dan impor terutamanya untuk bahan pokok. Ketiga pemerintah melalui Kementerian Pertanian harus meningkatkan produktivitas pertanian dengan upaya untuk membuat bibit pangan yang tahan dengan berbagai perubahan iklim,” kata Mas Atho’ sapaan akrabya, Senin (21/3/2022).
Selanjutnya, anggota komisi B ini menuturkan ketahanan lokal sektor rumah tangga harus didorong. “Perlu ada kerjasama berbagai pihak dalam kegiatan ini, pemerintah melalui Kementerian Desa dan Kementerian Pertanian bisa mendorong untuk menciptakan Desa Sadar pangan dengan menanam bahan pokok dipekarangan rumah,” kata Anggota Fraksi PKB ini.
Untuk pertanian sendiri, regulasi yang pro terhadap industri ini harus ada, khusunya pada pengamanan lahan. Didukung prediksi pangan secara nasional setiap tahun juga harus akurat. “Perlu ada kebijakan dan regulasi baru untuk mengamankan lahan-lahan pertanian. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Land Security,” ujarnya.
Tidak hanya itu, politisi dari dapil Jombang-Mojokerto berharap pemerintah harus tegas dalam mencegah penyelundupan pangan di berbagai sektor secara nasional. Mengawasi setiap distributor atau siapa saja yang berpotensi dapat mengambil keuntungan pribadi atau kelompok.
“Jika suatu saat, ada yang berlaku seperti itu, yang mencekik kebutuhan pangan masyarakat secara nasional. Saya akan berada paling depan untuk melawan itu,” tegas Mas Atho’.
