Liputanjatim.com – Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi akhirnya menemui ribuan demonstran yang memadati halaman depan Gedung DPRD Jatim, Jumat (23/8/2024).
Ribuan demonstran yang memadati halaman DPRD Jatim tersebut berkumpul demi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-undang Pilkada.
Terlihat Kusnadi naik ke atas mobil demonstran, ia pun turut mendukung aspirasi para demonstran yang bergerak mengawal demokrasi dan konstitusi.
Ia menyampaikan, DPRD Jatim turut serta satu suara dengan demonstran agar putusan MK dikawal dan tidak diubah dengan RUU yang diinisiasi DPR RI.
“Kami pada hakikatnya mendukung sepenuhnya tuntutan dari seluruh elemen masyarakat untuk tidak mengutak-atik keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu harus kita laksanakan. Kami setuju dengan keputusan itu, karena mereka diberi kewenangan untuk menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia,” ungkap Kusnadi.
Politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan yang harus dihormati dan dilaksanakan, tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
Lebih lanjut, Kusnadi menekankan bahwa tidak ada pilihan lain selain mendukung sepenuhnya keputusan MK. Ia menegaskan bahwa DPRD Jatim sepakat dengan keputusan MK dan siap mengawal pelaksanaannya demi menjaga keutuhan konstitusi dan demokrasi yang telah diperjuangkan oleh bangsa Indonesia.
“Tidak ada kata lain, kami DPRD Jatim menyetujui dan mendukung sepenuhnya tentang keputusan MK yang harus dilaksanakan. Ini keputusan dari institusi tertinggi yang harus kita dukung dan kawal sepenuhnya,” tegasnya.
“Kita harus selalu waspada dan menjaga agar proses demokrasi kita berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ada. Tidak boleh ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan dengan mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi,” imbuhnya.
Sikap tegas DPRD Jatim ini menjadi angin segar bagi ribuan demonstran yang sebelumnya khawatir akan adanya upaya untuk merubah UU Pilkada yang telah diputuskan oleh MK.
Koordinator massa dari Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Achmad Boeyoeng menuturkan, selain pengawalan terhadap putusam MK, mahasiswa juga mendorong pemerintah, segera menurunkan harga bahan pokok yang memberatkan ekonomi rakyat.
“Termasuk sulitnya rakyat mendapatkan pekerjaan. Permudah masyarakat agar bisa bekerja dan berwirausaha,” pungkas Achmad Boeyoeng.
