Liputanjatim.com – DPRD Jawa Timur mempertanyakan keseriusan Dinas Peternakan dalam menangani Penyakit, Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Mengingat Jawa Timur adalah lumbung sapi nasional yang memiliki populasi sapi tertinggi di Indonesia.

Pasalnya, kematian hewan ternak akibat PMK terus bertambah dan meluas di seluruh Jatim. Apalagi, hari raya iduladha sudah mulai dekat.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agatha Retnosari. Politisi PDI Perjuangan ini mempertanyakan keseriusan Pemprov dalam hal ini Dinas Peternakan Jatim. Sebab, Menteri Pertanian (Mentan) sudah mengeluarkan surat edaran (SE) tentang pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah PMK.

“Di masa PMK ini yang dinanti-nanti oleh peternak itu sebenarnya adalah vaksin. Karena pengobatan yang dilakukan selama ini kan hanya mengobati hewan yang sakit saja. Seperti hewan ternak panas, pilek dan batu, itu yang diobati. Lidah sariawan, kuku yang luka itulah yang diobati. Jadi hanya mengobati dampaknya saja,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (9/6) kemarin.

Agatha melanjutkan untuk menanggulangi wabah PMK itu harus melewati vaksinasi. “Nah, info yang saya dengar itu pemerintah pusat sudah mengimpor vaksin. Dan kapan Jatim melakukan vaksinasi pada hewan ternak,” katanya.

Ia menceritakan waktu kunjungan komisinya di Sidoarjo bahwa sekretaris dinas peternakan Jatim menyampaikan perkiraan vaksin akan masuk ke indonesia sekitar awal Juni. “Maka, saya secara pribadi memperkirakan akan masuk ke Jatim mestinya paling lambat di pertengahan Juni ini,” katanya.

“Nah, kapan kemudian ada vaksinasi massal untuk ternak di Jatim? sampai saat ini masih belum ada kabar dari Dinas Peternakan,” herannya.

Agatha juga mempertanyakan kepada Dinas terkait penjadwalan vaksinasi massal untuk peternakan di Jatim. “Ini juga belum ada jadwalnya,” imbuhnya.

Apalagi, kata Agatha, akan memasuki Iduladha sehingga dibutuhkan langkah-langkah antisipatif jitu oleh Dinas Peternakan. “Supaya warga pada saat merayakan iduladha tidak kesulitan mendapatkan hewan kurban,” jelasnya.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa, lanjut Agatha juga pernah menyatakan untuk memproduksi vaksin sendiri untuk hewan ternak di Pusvetma Surabaya.

“Sekretaris dinas juga menyampaikan perkiraan vaksin itu bisa diproduksi massal di bulan Agustus. Tapi sampai sekarang belum tahu perkembangannya sampai dimana,” herannya lagi.

Politisi Dapil Surabaya ini menerangkan Dirjen Peternakan pun sudah mengeluarkan SE menteri terkait penanganan hewan kurban dimasa wabah PMK. Didalam SE itu ada beberapa syarat, salah satunya yakni tempat penampungan hewan kurban harus memenuhi syarat dan ketentuan. Termasuk perebusan kepala, kaki dan jeroan hewan korban.

“Maka saya berharap, Dinas Peternakan Jatim mestinya saat ini sudah mengeluarkan juklak juknis ke seluruh dinas peternakan yang ada di Jatim. Agar kemudian dinas yang ada di Kabupaten dan Kota bisa melaksanakan tugasnya lebih pasti. Jadi ikut mengawasi, karena yang kita lindungi adalah warga Jatim,” pungkasnya.

“Nah apakah SE Kementerian ini sudah diikuti oleh Dinas Peternakan Jatim untuk seluruh dinas di Kabupaten kota terkait dengan penanganan wabah PMK,” tandasnya.

Perlu diketahui, wabah PMK yang menyerang hewan ternak di Jatim terus meluas. Berdasarkan data Dinas Peternakan (Disnak) Jatim per 5 Juni 2022, ada sebanyak 32.949 sapi yang terpapar virus PMK. Dari jumlah tersebut, ada 164 hewan ternak yang dinyatakan mati.

Kemudian ada sebanyak 3.821 ekor hewan ternak yang telah dinyatakan sembuh, dan masih ada 28.964 hewan ternak yang saat ini masih terpapar PMK. Ternak-ternak yang terinfeksi PMK ini tersebar di 31 kabupaten/kota. Tinggal tujuh wilayah bebas PMK di Jatim. Yakni Pamekasan, Kota Pasuruan, Kota Blitar, Tulungagung, Kota Madiun, Ngawi, dan Kota Mojokerto.